Daerah Ini Menargetkan tidak Ada Lagi Guru Berstatus Honorer pada 2024 honorer
jpnn.com - BINTAN - Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, menargetkan tidak ada lagi guru yang berstatus honorer mengajar di TK sampai SMP pada 2024 nanti di daerah tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Bintan Tamsir mengatakan jumlah guru TK sampai SMP yang berstatus sebagai honorer sekitar 750 orang. Mereka akan direkrut sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK melalui proses seleksi. Baca Juga:Pada 2022, ujar dia, Pemkab Bintan membuka formasi PPPK untuk para guru sebanyak 650 orang.Seleksi PPPK dilanjutkan pada 2023 dengan jumlah formasi 368 orang. Dia berharap seluruh guru honorer meningkatkan kualitas sehingga mampu melewati seluruh tahapan penyeleksian PPPK dengan nilai yang memuaskan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tetap Jalankan Pemilu 2024, Ketua KPU: Dasar Hukum Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 Masih SahKPU tetap menjalankan tahapan Pemilu 2024 meski ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perkara gugatan Partai Prima.
Baca lebih lajut »
Bukan Ditunda, Partai Prima Klaim Hanya Mau Tahapan Pemilu 2024 DiulangBukan menunda Pemilu 2024 atau tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024. Partai Prima mengeklaim pihaknya hanya mau tahapan Pemilu 2024 diulang.
Baca lebih lajut »
PKS Pertimbangkan Duet Anies-Sandi di 2024, Ini Respons GerindraPKS memunculkan wacana duet 'CLBK' antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk maju di Pilpres 2024. Begini respons Gerindra.
Baca lebih lajut »
PN Jakarta Pusat Perintahkan Pemilu 2024 Ditunda, Ini Profil Partai PrimaPN Jakarta Pusat Perintahkan Pemilu 2024 Ditunda, Ini Profil Partai Prima TempoNasional
Baca lebih lajut »
Majelis Hakim Keliru Putuskan Tunda Pemilu 2024, Ini Alasan Yusril Ihza MahendraYusril Ihza Mahendra menilai putusan majelis hakim PN Jakpus yang memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024 adalah keliru
Baca lebih lajut »
Tak Terima dengan Putusan PN Jakpus Menunda Pemilu 2024, Mardani Ali Sera Katakan IniKeputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) soal penundaan pemilu 2024 serta mengabulkan gugatan Partai PRIMA sangat disayangkan para tokoh politik In
Baca lebih lajut »