Simak! pesan Dirjen Pajak untuk para pengusaha terkait dengan Coretax.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berkomitmen untuk membebaskan pengenaan sanksi administrasi sampai sistem inti administrasi pajak atau Coretax dapat berjalan dengan lancar.
"DJP memastikan tidak akan ada beban tambahan kepada wajib pajak berupa sanksi administrasi atas keterlambatan atau kesalahan dalam pembuatan Faktur Pajak yang disebabkan oleh kendala teknis dalam implementasi Coretax," kata Suryo dikutip dari siaran pers Apindo, dikutip pada Rabu .Pembebasan sanksi administrasi itu diberlakukan selama masa transisi implementasi Coretax yang telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2025.
Pada kesempatan itu, Sekretaris Dewan Pertimbangan Apindo, Suryadi Sasmita, turut meminta Ditjen Pajak untuk memberikan perlindungan bagi pelaku usaha selama masa transisi. Ia menekankan pentingnya dukungan pembinaan yang berkelanjutan dari DJP untuk menjaga keberlangsungan usaha di tengah tantangan teknis yang dihadapi itu.
Dalam diskusi itu, Ditjen Pajak juga mengungkapkan berbagai langkah yang telah dan akan diambil untuk mengatasi kendala teknis Coretax. Salah satu isu yang diangkat adalah pelaporan PPh Pasal 26 untuk masa Desember 2024, yang masih dapat dilakukan melalui aplikasi legacy seperti e-Bupot PPh Pasal 21 atau e-Bupot Unifikasi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wajib Pajak Kritik Coretax yang Bermasalah, DJP: Mohon Maaf, Kami Berupaya MemperbaikiSistem pajak canggih milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Coretax yang baru diimplementasikan pada 1 Januari 2025 mendapat kritikan dari wajib pajak.
Baca lebih lajut »
Sistem Layanan Coretax DJP Bermasalah, Ditjen Pajak Minta Maaf dan Beri PenjelasanBerita Sistem Layanan Coretax DJP Bermasalah, Ditjen Pajak Minta Maaf dan Beri Penjelasan terbaru hari ini 2025-01-10 18:25:59 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
DJP Pastikan Wajib Pajak Tidak Didenda atas Keterlambatan Faktur Pajak Akibat CoretaxDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan wajib pajak tidak akan didenda apabila terlambat menerbitkan faktur pajak akibat sistem Coretax bermasalah. DJP akan memberlakukan masa transisi sehingga wajib pajak tidak perlu khawatir jika ada keterlambatan penerbitan faktur dikarenakan adanya kendala dari Coretax.
Baca lebih lajut »
Luhut Tinjau Pelaksanaan Sistem Pajak Coretax, Dorong Optimalisasi Potensi PajakKetua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengecek pelaksanaan sistem pajak baru, Coretax, di Kantor Pusat Ditjen Pajak. Luhut mendukung implementasi Coretax yang diproyeksikan meningkatkan tax ratio Indonesia sebesar 2 persen poin dan menutup tax gap sebesar 6,4% dari PDB. Sistem Coretax diharapkan dapat menambah penerimaan negara dan membuka peluang mengoptimalkan potensi pajak hingga Rp 1.500 triliun dalam lima tahun ke depan.
Baca lebih lajut »
Apa Itu Coretax? Ini Pengertian hingga Tujuan Pembangunan Sistem PajaknyaBerikut pengertian Coretax hingga panduan daftar NPWP online melalui coretax.
Baca lebih lajut »
Kunjungi 'Dapur' Tim Coretax Kantor Pajak, Sri Mulyani Beri Pesan IniMenteri Keuangan Sri Mulyani kunjungi tim PSIAP untuk dorong implementasi Coretax 2025. Ia beri semangat untuk perbaikan layanan administrasi perpajakan.
Baca lebih lajut »