Bhima menilai risiko yang ada di sektor pertambangan terlalu besar untuk ditanggung kampus atau organisasi masyarakat
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center for Economics and Law Studies Bhima Yudhistira mengkritik wacana pemberian konsesi pertambangan batu bara untuk kampus dan organisasi masyarakat keagamaan. Menurut Bhima, perguruan tinggi dan ormas berpotensi menghadapi kerugian finansial jika masuk ke sektor pertambangan. Bhima membantah anggapan bahwa konsesi pertambangan batu bara akan otomatis membuat kampus atau ormas keagamaan mendapat untung.
Ia mengatakan ada banyak contoh kasus di mana wilayah izin usaha pertambangan tidak bisa dikelola karena pengusaha merugi. Selain itu, kata dia, ada banyak perusahaan batu bara yang harus menghadapi kepailitan. Selain itu, ia menyampaikan kampus dan ormas keagamaan butuh dana yang sangat besar untuk memulai bisnis di sektor tambang. Dana tersebut belum tentu bisa balik modal dalam waktu singkat, jika memang bisa memberikan untung.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Ormas Grib Jaya Jadi Korban Penganiayaan Ormas Lain di DepokKorban yang saat kejadian sedang sakit, langsung diseret untuk keluar kamar yang berada di lantai dua dan dibawa ke lantai satu.
Baca lebih lajut »
Dulu Ormas, Kini Perguruan Tinggi dan UKM Berpotensi Dapat Izin TambangBadan Legislasi (Baleg) DPR membuka peluang bagi pemerintah untuk memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada perguruan tinggi dan usaha kecil dan menengah (UKM), selain kepada badan usaha ormas keagamaan.
Baca lebih lajut »
Ada Alat Pendeteksi Plagiarisme di Kampus-kampus, Banyak Mahasiswa KhawatirSurvei menunjukkan banyak mahasiswa yang khawatir dengan penggunaan pendeteksi plagiarisme di kampusnya. Ini yang seharusnya dilakukan pihak kampus.
Baca lebih lajut »
Imbauan Kampus-kampus AS: Mahasiswa Internasional, Balik Sebelum Trump Dilantik!Kampus-kampus AS mendorong mahasiswa internasional kembali sebelum pelantikan Trump pada 20 Januari 2025, khawatir akan kebijakan imigrasi yang lebih ketat.
Baca lebih lajut »
Direktur Celios Dorong Prabowo Ubah PPN 12 Persen Melalui PerpuDirektur Center of Economic and Law Studies (Celios) Mhd. Zakiul Fikri mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) untuk membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Ia menilai kenaikan PPN ini banyak mendapat penolakan dari masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, dan Presiden Prabowo dapat mengeluarkan Perpu untuk mengakomodasi kebutuhan mereka.
Baca lebih lajut »
Direktur Celios Berikan Saran untuk Negosiasi Pemerintah dengan ApplePemerintah Indonesia akan melakukan negosiasi dengan Apple pada 7-8 Januari. Direktur Celios Bhima Yudhistira memberikan saran agar pemerintah memperkuat regulasi impor, kepastian energi, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung.
Baca lebih lajut »