Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Mhd. Zakiul Fikri mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) untuk membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Ia menilai kenaikan PPN ini banyak mendapat penolakan dari masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, dan Presiden Prabowo dapat mengeluarkan Perpu untuk mengakomodasi kebutuhan mereka.
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies Mhd. Zakiul Fikri mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai 12 persen. Pasalnya, banyak desakan yang menyuarakan penolakan. Zakiul mengatakan, jika mantan Presiden Jokowi dapat menerbitkan perpu untuk mengakomodasi kebutuhan orang kaya, Presiden Prabowo bisa melakukan hal yang sama.
Kenaikan tarif PPN 12 persen akan diberlakukan per 1 Januari 2025. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan naiknya tarif PPN sampai 12 persen merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kebijakan kenaikan PPN 12 persen banyak mendapat penolakan, salah satunya melalui petisi di laman Change.org. Hingga Selasa, 31 Desember 2024, petisi yang diinisiasi Bareng Warga tersebut sudah ditandatangani sebanyak 200.313 orang.
PPN PERPU PRESIDEN PRABOWO KEPAJAKAN MASYARAKAT
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Prabowo Resmi Terapkan Kenaikan PPN untuk Barang Mewah, Berikut Target Penerimaan PPN Tahun DepanPemerintah resmi menerapakan kenaikan PPN tahun depan untuk barang mewah. Berikut target PPN tahun depan
Baca lebih lajut »
Direktur Eksekutif Celios: Sembako Ikut Menjadi Objek Kenaikan PPNJakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menaikkan Pajak pertambahan nilai PPN dari 11 persen menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
Baca lebih lajut »
Direktur Celios: Bandingkan PPN Indonesia dengan ASEAN, Bukan KanadaDirektur Kebijakan Publik Center of Economics and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar meminta Pemerintah untuk membandingkan tarif PPN Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN, bukan negara-negara seperti Kanada, China, dan Brasil.
Baca lebih lajut »
DPR-Kemenkeu rapat bahas PPN barang mewah dan yang tak dikenakan PPNPimpinan DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Keuangan membahas penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk menentukan barang mewah yang bakal ...
Baca lebih lajut »
RI Naikkan PPN ke 12%, Vietnam Malah Turunkan PPN ke 8%Vietnam dan Indonesia memiliki kebijakan berbeda terkait pajak pertambahan nilai (PPN).
Baca lebih lajut »
Barang Mewah Lain Kena PPN 12%, Mobil Hybrid Cs Dapat Diskon PPNTahun 2025, pemerintah akan memberlakukan pengenaan PPN 12% untuk barang-barang mewah.
Baca lebih lajut »