JPNN.com : Belum ada keseragaman sikap di antara pemda dalam mengatasi masalah honorer gagal seleksi PPPK 2024.
jpnn.com - BANJARMASIN - DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menerima audensi perwakilan 751 guru honorer yang tidak lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024 .
Dia menegaskan, harus ada solusi untuk memberikan kepastian bagi ratusan guru honorer ini untuk dapat kembali mengajar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Daftar Tunjangan PPPK, Honorer yang Lolos Seleksi PPPK 2024 Juga DapatBerita Daftar Tunjangan PPPK, Honorer yang Lolos Seleksi PPPK 2024 Juga Dapat terbaru hari ini 2025-01-05 16:08:53 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Kejelasan Mekanisme Pengangkatan PPPK Paruh Waktu untuk Honorer Gagal Seleksi PPPK 2024 Belum TersediaWalaupun pejabat KemenPANRB dan BKN menyatakan honorer yang gagal seleksi PPPK 2024 akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, hingga saat ini belum ada mekanisme pengangkatan yang jelas. Belum ada regulasi yang mengatur jam kerja dan gaji PPPK Paruh Waktu, sehingga instansi, terutama pemda, menantikan kepastian dari pemerintah.
Baca lebih lajut »
1.918 Pegawai Honorer Pemerintah Kota Jambi Lulus Seleksi PPPK 2024 Tahap 1Pemerintah Kota Jambi telah mengumumkan kelulusan seleksi PPPK 2024 tahap 1. Dari 1.924 peserta, 1.918 dinyatakan lulus. Proses penerimaan PPPK 2024 tahap 1 saat ini memasuki tahap pengisian DRH dan pengajuan nomor induk PPPK. Penerimaan PPPK 2024 tahap 2 masih dalam masa pendaftaran.
Baca lebih lajut »
Nasib Honorer Non-Database BKN Usai Seleksi PPPK 2024 DipertanyakanPemerintah Indonesia menghadapi dilema terkait nasib honorer non-database BKN yang tidak lulus seleksi PPPK 2024. Potensi solusi seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), penalihan ke PPPK paruh waktu, atau rumahan menjadi perdebatan. Regulasi bagi PPPK paruh waktu hanya berlaku untuk honorer database BKN yang tidak terakomodasi dalam seleksi PPPK dan CPNS 2024. Kepala BKN, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan fokus pemerintah saat ini pada penataan tenaga non-ASN terdata. Namun, alternatif bagi honorer non-database yang aktif selama minimal dua tahun juga dipertimbangkan.
Baca lebih lajut »
Hanya Dua Pemda Ajukan Formasi Tambahan PPPK 2024Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan bahwa hanya dua pemerintah daerah (pemdda) yang mengajukan formasi tambahan PPPK 2024 untuk tahap 1, yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini memicu keprihatinan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengkhawatirkan jumlah formasi PPPK yang minim di beberapa daerah akan menjadi bom waktu bagi pemerintah pusat dan daerah.
Baca lebih lajut »
Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Diperpanjang LagiPendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 kembali diperpanjang, setelah sebelumnya sudah dilakukan tiga kali perpanjangan. Jadwal pendaftaran yang semula 17 Desember hingga 31 Desember 2024, telah berubah menjadi 17 November 2024 hingga 15 Januari 2025.
Baca lebih lajut »