Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan bahwa hanya dua pemerintah daerah (pemdda) yang mengajukan formasi tambahan PPPK 2024 untuk tahap 1, yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini memicu keprihatinan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengkhawatirkan jumlah formasi PPPK yang minim di beberapa daerah akan menjadi bom waktu bagi pemerintah pusat dan daerah.
Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) merilis jumlah pemerintah daerah (pemdda) yang mengajukan formasi tambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) 2024. Sampai tanggal 20 Januari 2025, hanya dua pemda yang mengajukan formasi tambahan PPPK 2024 untuk tahap 1, yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Konawe Selatan.
Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN BKN Mohammad Ridwan menyatakan bahwa Kota Surabaya telah mendapat persetujuan penambahan formasi untuk PPPK tahap 1, termasuk untuk guru Supriyani yang mendapat penetapan dari MenPAN-RB Rini Widyantini atas usulan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Abdul Mu'ti. Pengolahan pengangkatan guru Supriyani menjadi PPPK penuh waktu di tahap 1 ini dijamin lancar oleh BKN. Ridwan menambahkan bahwa dengan fakta hanya dua instansi pemda yang mengajukan usulan formasi tambahan PPPK 2024 untuk penuh waktu, setiap instansi pusat maupun pemda diberikan kewenangan untuk mengusulkan PPPK paruh waktu kepada MenPAN-RB Rini Widyantini. Kewenangan ini diatur dalam KepmenPAN-RB 15 Tahun 2025 dan KepmenPAN-RB 16 Tahun 2025. Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi Penyelesaian Penataan Tenaga Non-ASN di Instansi Pemerintah Daerah pada 8 Januari 2025, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa sebanyak 50 daerah mengusulkan formasi PPPK 2024 terendah. Jumlah formasi ini sangat minim dan menimbulkan kekhawatiran Mendagri Tito akan menjadi bom waktu bagi kepala daerah dan pemerintah pusat. Dalam rakor yang diselenggarakan secara hybrid tersebut, Mendagri Tito langsung menodong satu-satu para kepala daerah yang hadir. Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin disodok Mendagri Tito soal jumlah honorernya yang mencapai 27 ribu, sedangkan usulan formasinya hanya 4 ribu. Hal ini berarti terdapat kekurangan 23 ribu honorer yang belum memiliki status PPPK. Situasi ini menunjukkan perlunya peninjauan ulang dan strategi yang lebih komprehensif dalam penataan tenaga non-ASN di Indonesia.
PPPK BKN Formasi Tambahan Mendagri Pemerintah Daerah
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Link Pengumuman Hasil PPPK 2024 Tahap I Mulai Besok, Ini Cara Ceknya di sscasn.bkn.go.idBerdasarkan jadwal resminya, pengumuman hasil PPPK 2024 tahap I akan dilaksanakan mulai 24-31 Desember 2024.
Baca lebih lajut »
Link Pengumuman Hasil PPPK 2024 Tahap I Mulai Besok, Cek di sscasn.bkn.go.idPengumuman hasil seleksi PPPK 2024 tahap I akan dilaksanakan mulai 24-31 Desember 2024
Baca lebih lajut »
Daftar Tunjangan PPPK, Honorer yang Lolos Seleksi PPPK 2024 Juga DapatBerita Daftar Tunjangan PPPK, Honorer yang Lolos Seleksi PPPK 2024 Juga Dapat terbaru hari ini 2025-01-05 16:08:53 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Kejelasan Mekanisme Pengangkatan PPPK Paruh Waktu untuk Honorer Gagal Seleksi PPPK 2024 Belum TersediaWalaupun pejabat KemenPANRB dan BKN menyatakan honorer yang gagal seleksi PPPK 2024 akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, hingga saat ini belum ada mekanisme pengangkatan yang jelas. Belum ada regulasi yang mengatur jam kerja dan gaji PPPK Paruh Waktu, sehingga instansi, terutama pemda, menantikan kepastian dari pemerintah.
Baca lebih lajut »
Honorer yang Gagal Seleksi PPPK 2024 di Serang Didorong Jadi PPPK Paruh WaktuPemerintah Kota Serang akan mengusulkan honorer yang gagal lolos seleksi PPPK 2024 untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Jumlah honorer yang diusulkan menjadi PPPK paruh waktu jauh lebih banyak dibanding yang akan menjadi PPPK penuh waktu.
Baca lebih lajut »
Bupati Keras soal Kelulusan PPPK 2024, Bukan Hanya Honorer Curang yang Susah TidurJPNN.com : Sikap keras bupati terkait kelulusan PPPK 2024 tahap 1 bisa membuat honorer curang susah tidur.
Baca lebih lajut »