Buruh Minta UMP DKI Naik 13 Persen, Apindo: Kalau Besok Perusahaan Tutup Gimana TempoMetro
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta, Nurjaman, menanggapi tuntutan buruh yang meminta UMP DKI naik 13 persen. Ia meminta warga mengubah pola pikirnya soal kenaikan upah.Nurjaman menjelaskan saat ini ekonomi di Indonesia masih belum pulih betul akibat pandemi selama dua tahun. Sebabnya Apindo mengajak warga lebih memikirkan keberlangsungan usaha ketimbang meminta kenaikan UMP yang tinggi.'Kalau ada kelangsungan usaha niscaya akan ada kelangsungan pekerja.
'Kemampuan daya beli itu diwakili variabel tingkat inflasi dan variabel pertumbuhan ekonomi yang tercipta dari indikator produktivitas dan indikator perluasan kesempatan kerja,' tuturnya dalam video YouTube yang diunggah pada Sabtu, 19 November 2022. Selanjutnya: Kondisi sosial ekonomi masyarakatIa menjelaskan saat ini kondisi sosial ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat dampak pandemi Covid-19.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Apindo DKI Ingin Kenaikan UMP 2023 Dihitung Berdasarkan Putusan PTTUN DKI yang Rp4,5 JutaKenaikan UMP 2023 masih dihitung, tapi Apindo DKI ingin kenaikan dihitung dari nilai UMP Rp4,5 juta, bukan Rp4,6 juta sesuai keputusan eks Gubernur Anies dulu.
Baca lebih lajut »
Buruh Demo di Depan Balai Kota DKI, Minta Heru Naikkan UMP 2023 Sebesar 13 persenSalah satu orator meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar mendengarkan permintaan buruh berkait kenaikan UMP DKI 2023.
Baca lebih lajut »
Buruh Ancam Mogok Nasional, Kekeh Tolak Dasar Penetapan UMP 2023Buruh yang tergabung dalam KSPI kekeh menolak penetapan UMP atau UMK 2023 dengan mendasarkan pada PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.
Baca lebih lajut »
Kukuh Tolak Dasar Penetapan UMP 2023, Buruh Ancam Mogok NasionalBuruh yang tergabung dalam KSPI kekeh menolak penetapan UMP atau UMK 2023 dengan mendasarkan pada PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.
Baca lebih lajut »
Buruh Tolak UMP 2023 Mengacu PP 36/2021, Ancam Aksi Besar-besaranAsosiasi buruh menolak penetapan UMP berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021.
Baca lebih lajut »
Buruh: UU Ciptaker Tidak Bisa Dijadikan Landasan Penghitungan UMPAlasan yang pertama, UU Cipta Kerja sudah dinyatakan inskonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.mediaindonesia referensibangsa UMP Sumber:
Baca lebih lajut »