Nining mengatakan, sejak awal polemik UU Cipta Kerja pada tahun 2020, masyarakat menuntut agar pengesahannya tidak tergesa-gesa dan ugal-ugalan.
Ia melanjutkan, presiden sendiri yang mempersilakan masyarakat yang tidak puas untuk menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi .
"Padahal, MK sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja ini tidak partisipatif, maka harus diperbaiki. Nah sampai terakhir kita sangat kaget ketika presiden mengeluarkan Perppu tentang Cipta Kerja, padahal ini kita melihat ini cuman ganti kulit, cuman ganti baju," ujar Nining kepada CNBC Indonesia, Selasa .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh: Outsourcing Tidak Dibatasi, Perbudakan ModernPartai Buruh menolak aturan soal tenaga alih daya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
Buruh Pertimbangkan Sepakati Isi Perppu Cipta Kerja, Ini SyaratnyaBuruh akan mempertimbangkan menerima isi Perppu Cipta Kerja, asalkan permintaan yang belum terpenuhi nantinya akan tertuang dalam peraturan pemerintah.
Baca lebih lajut »
Buruh Soroti 9 Poin Perppu Cipta Kerja yang Tak Sesuai HarapanSerikat pekerja/buruh menolak isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja karena dinilai belum sesuai dengan permintaan buruh.
Baca lebih lajut »
Tolak Pasal Bermasalah di Perppu Cipta Kerja, Buruh Pertimbangkan Langkah HukumPartai Buruh menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) tidak sesuai dengan harapan buruh.
Baca lebih lajut »
Diprotes Buruh, Ini Isi Perppu Cipta Kerja soal Upah hingga Pekerja KontrakPresiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 kemarin.
Baca lebih lajut »