Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Bahtiar Arif menyampaikan bahwa BPK tetap memprioritaskan pemeriksaan keuangan negara sesuai amanat perundang-undangan di tengah adanya efisiensi anggaran Rp1,38 triliun. Pemeriksaan wajib, seperti Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan lainnya, tetap menjadi prioritas. Selain itu, BPK juga memprioritaskan pemeriksaan kinerja penyelenggaraan haji dan isu strategis lainnya.
Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Bahtiar Arif dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Jumat.
Pemeriksaan yang wajib dilakukan oleh BPK antara lain Laporan Keuangan Pemerintah Pusat , Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga , Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara , Laporan Keuangan Pemerintah Daerah , Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri . Bahtiar menambahkan, BPK memprioritaskan pemeriksaan dengan tema pembangunan manusia dan ketahanan pangan.
Secara rinci, belanja pegawai dalam anggaran BPK tidak terjadi efisiensi atau tetap dari pagu semula, yakni Rp3,3 triliun. Sementara efisiensi belanja barang operasional sebesar Rp318 miliar , dari pagu semula Rp670,6 miliar menjadi Rp352,6 miliar. Sedangkan efisiensi belanja non-pemeriksaan sebesar Rp367,9 miliar , dari pagu semula Rp718 miliar menjadi Rp350 miliar.
BPK Efisiensi Anggaran Pemeriksaan Keuangan Perundang-Undangan Prioritas
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bakamla siap pertahankan WTP dalam pemeriksaan keuangan oleh BPKKepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Irvansyah memastikan pihaknya siap mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam ...
Baca lebih lajut »
BPK Pertahankan Prioritas Pemeriksaan Keuangan Negara Meskipun Ada Efisiensi AnggaranSekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (Sekjen BPK) Bahtiar Arif menegaskan bahwa BPK tetap memprioritaskan pemeriksaan keuangan negara sesuai amanat peraturan perundang-undangan meskipun ada efisiensi anggaran yang mencapai Rp1,38 triliun.
Baca lebih lajut »
BPK periksa laporan keuangan Kemenlu hingga Mei 2025Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan bahwa pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Luar Negeri 2024 akan dilakukan pada satuan kerja (satker) ...
Baca lebih lajut »
Pemerintah Kota Sorong Hadiri Penyerahan Laporan Pemeriksaan Kinerja BPK Papua BaratLaporan ini menjadi bagian dari upaya transparansi dalam pengelolaan tata pemerintahan di Kota Sorong
Baca lebih lajut »
Bakamla Komitmen Pertahankan Predikat WTP dalam Pemeriksaan KeuanganKepala Bakamla RI, Laksdya TNI Irvansyah, menegaskan komitmen untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bakamla telah meraih predikat WTP sejak tahun 2020-2023, yang menandakan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara I BPK RI, Sarjono, mengapresiasi komitmen Bakamla dan menekankan pentingnya kolaborasi antara kedua institusi dalam menciptakan budaya transparansi anggaran.
Baca lebih lajut »
Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Termasuk dalam Program Pemeriksaan Kesehatan GratisMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan bahwa program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang akan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 Februari 2025 akan mencakup pemeriksaan kesehatan jiwa bagi seluruh masyarakat, termasuk anak-anak mulai usia sekolah dasar. Program ini juga akan menyediakan pemeriksaan kanker bagi mereka di atas 40 tahun.
Baca lebih lajut »