Bakamla siap pertahankan WTP dalam pemeriksaan keuangan oleh BPK

Indonesia Berita Berita

Bakamla siap pertahankan WTP dalam pemeriksaan keuangan oleh BPK
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 32 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 16%
  • Publisher: 78%

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Irvansyah memastikan pihaknya siap mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam ...

Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksdya TNI Irvansyah dan Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara I BPK RI Sarjono saat berada di kantor Bakamla, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin . ANTARA/HO-Humas Bakamla/am.

"Bakamla RI siap menjalani pemeriksaan dan bertekad, berupaya, serta berharap agar opini WTP tersebut tetap berlanjut dan dapat dipertahankan," kata Irvansyah saat menerima Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara I BPK RI Sarjono beserta rombongan di kantor Bakamla, Rawamangun, Jakarta Timur pada Senin.

Predikat WTP juga membuktikan bahwa Bakamla telah menggunakan seluruh anggaran untuk kebutuhan program kerja secara tepat. Menurut Sarjono, kegiatan pemeriksaan keuangan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Bakamla dan BPK dalam menciptakan budaya transparansi anggaran dalam pemerintahan.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Bakamla Komitmen Pertahankan Predikat WTP dalam Pemeriksaan KeuanganBakamla Komitmen Pertahankan Predikat WTP dalam Pemeriksaan KeuanganKepala Bakamla RI, Laksdya TNI Irvansyah, menegaskan komitmen untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bakamla telah meraih predikat WTP sejak tahun 2020-2023, yang menandakan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara I BPK RI, Sarjono, mengapresiasi komitmen Bakamla dan menekankan pentingnya kolaborasi antara kedua institusi dalam menciptakan budaya transparansi anggaran.
Baca lebih lajut »

Keputusan Pelantikan Kepala Daerah Bertahap Dikecam, Kepala Daerah Berpotensi GugatKeputusan Pelantikan Kepala Daerah Bertahap Dikecam, Kepala Daerah Berpotensi GugatSejumlah kepala daerah hasil Pilkada 2020 mengecam keputusan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 secara bertahap mulai 6 Februari 2025. Mereka menilai keputusan ini bertentangan dengan putusan MK dan akan memotong masa jabatan mereka.
Baca lebih lajut »

Kejang-kejang usai Kepala Dihajar Pakai Balok, Remaja di Lampung Selatan Tewas di Tangan Kepala DusunKejang-kejang usai Kepala Dihajar Pakai Balok, Remaja di Lampung Selatan Tewas di Tangan Kepala Dusun'Tindakan penganiayaan ini dilakukan oleh pelaku terhadap korban berusia 19 tahun...'
Baca lebih lajut »

Ketua Komisi II DPR Ungkap Banyak Kepala Daerah Petahana yang Kalah Kabur dari DaerahnyaKetua Komisi II DPR Ungkap Banyak Kepala Daerah Petahana yang Kalah Kabur dari DaerahnyaDPR mengungkapkan, sejumlah kepala daerah petahana di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sudah kabur dari daerahnya.
Baca lebih lajut »

Reaksi Ahmad Luthfi hingga Pramono Anung atas Penundaan Pelantikan Kepala DaerahReaksi Ahmad Luthfi hingga Pramono Anung atas Penundaan Pelantikan Kepala DaerahSejumlah kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 tidak mempermasalahkan penundaan pelantikan kepala daerah.
Baca lebih lajut »

Respons Sejumlah Pemda atas Penundaan Jadwal Pelantikan Kepala DaerahRespons Sejumlah Pemda atas Penundaan Jadwal Pelantikan Kepala DaerahPemerintah Provinsi Bali menyatakan pengisian jabatan kepala organisasi perangkat daerah mundur mengikuti penundaan pelantikan kepala daerah.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-19 17:39:10