Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Tahun Anggaran ...
Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut kepada Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor LPS, Jakarta, Jumat . ANTARA/HO-BPK
Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun Anggaran 2023. Karena itu, BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner LPS agar menginstruksikan Direktur Group Akuntansi dan Anggaran untuk mengusulkan penyempurnaan pedoman akuntansi mengenai penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lainnya. Usulan ini tidak terbatas hanya pada piutang nasabah penyimpan yang tidak layak bayar dan piutang lainnya yang masih dalam proses hukum di pengadilan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BPK beri opini WTP atas laporan keuangan CTI-CFF tahun 2023Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan laporan keuangan Sekretariat Regional Organisasi Internasional Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries ...
Baca lebih lajut »
Laporan Keuangan Bank Indonesia 2023 Raih Predikat Opini WTP dari BPKBank Indonesia (BI) mengatakan kinerja audit terhadap Bank Indonesia yang telah menghasilkan opini WTP selama 21 tahun terakhir merupakan hasil dari komitmen BI.
Baca lebih lajut »
Raih WTP 10 Kali Berturut-turut dari BPK, Bos LPS Janji Bakal Tingkatkan KinerjaLPS kembali meraih opini wajar dalam hal semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
Baca lebih lajut »
Kimia Farma (KAEF) 2023 Catat Kerugian Besar sepanjang 2023Gold
Baca lebih lajut »
Lapkeu Pemerintah 2023: BPK Beri 4 K/L Opini Wajar DikecualikanOpini WDP atas empat LKKL tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2023
Baca lebih lajut »
BPK Temukan Penyimpangan Perjalanan Dinas PNS Rp39 M di 2023BPK menemukan penyimpangan dalam belanja perjalanan dinas PNS hingga Rp39,26 miliar pada 2023. Ada belanja fiktif Rp9,3 miliar.
Baca lebih lajut »