BPK menemukan penyimpangan dalam belanja perjalanan dinas PNS hingga Rp39,26 miliar pada 2023. Ada belanja fiktif Rp9,3 miliar.
Hal tersebut diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Pemerintah Pusat 2023.Rinciannya, penyimpangan berupa belum ada bukti pertanggungjawaban senilai Rp14,75 miliar pada 14 K/L. Kemudian penyimpangan perjalanan dinas fiktif di dua K/L senilai Rp9,3 juta, serta belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan atau kelebihan pembayaran di 38 K/L senilai Rp19,64 miliar.
1. Badan Pangan Nasional sebesar Rp5.036.073.525 merupakan penggunaan daftar pengeluaran riil sebagai pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam negeri yang tidak dapat diyakini kebenarannya. 1. Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp10.577.986.566 merupakan sisa kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang belum dikembalikan ke kas negara
- Permasalahan penyimpangan perjalanan dinas lainnya sebesar Rp4.843.870.574,33 di antaranya terjadi pada:
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kimia Farma (KAEF) 2023 Catat Kerugian Besar sepanjang 2023Gold
Baca lebih lajut »
Lapkeu Pemerintah 2023: BPK Beri 4 K/L Opini Wajar DikecualikanOpini WDP atas empat LKKL tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2023
Baca lebih lajut »
BPK beri opini WTP atas laporan keuangan CTI-CFF tahun 2023Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan laporan keuangan Sekretariat Regional Organisasi Internasional Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries ...
Baca lebih lajut »
Temuan BPK: Potensi Kerugian Pengadaan Alat Kesehatan Indofarma Rp 146 MBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 kepada DPR.
Baca lebih lajut »
Temuan BPK: Pengadaan Alat Kesehatan Indofarma Berpotensi Rugikan Negara Rp 146 MBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 kepada DPR.
Baca lebih lajut »
Duh! Bansos Mandek Rp 208,52 Miliar Tak Balik ke Kas NegaraBansos era pemerintahan Presiden Joko Widodo mendapat sorotan khusus dari BPK dalam IHPS II Tahun 2023.
Baca lebih lajut »