BPJS Sisir Ulang Penerima Subsidi Iuran - Berita Utama - koran.tempo.co

BPJS bersama Kementerian Sosial akan memperbarui data peserta yang layak mendapatkan subsidi dari pemerintah.

JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan menyisir ulang peserta penerima bantuan iuran dari pemerintah, menyusul keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan kembali iuran peserta BPJS mandiri.

Fachmi juga menyebutkan penurunan kelas peserta BPJS tak akan menambah beban pemerintah."Kami akan merapikan datanya. Memang tidak bisa zero. Tapi, dengan perpres baru, kami coba memperbaiki," ujar dia, kemarin. Pelaksana tugas Deputi II Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan, mengatakan akan mendorong pemerintah daerah ikut terlibat memverifikasi data penerima bantuan di kelas tiga. Pasalnya, pemicu tunggakan iuran di kelas terendah itu selama ini beragam. Selain yang tak mampu, ada peserta yang malas membayar. Ada juga yang baru mengaktifkan kepesertaan ketika sakit.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

korantempo /  🏆 38. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

YLKI Minta Pemerintah Sisir Data Penerima Bantuan Iuran BPJSYayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyesalkan keputusan pemerintah kembali menaikkan iuran Badan Penyelenggaran...
Baca lebih lajut »

Bamsoet minta pemerintah kaji ulang rencana kenaikan iuran BPJS'Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini justru berpotensi membuat masyarakat kesulitan dalam membayar iuran BPJS Kesehatan sehingga akses layanan kesehatan menjadi terhambat,' ujar Bamsoet. BPJS
Baca lebih lajut »

DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJS |Republika OnlineDPR minta pemerintah kaji ulang kenaikan iuran BPJS.
Baca lebih lajut »

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJS KesehatanWakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta agar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini dikaji lebih mendalam.
Baca lebih lajut »

Nasdem Desak Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Menaikkan Iuran BPJS KesehatanPemerintah diminta mempertimbangkan catatan Mahkamah Agung saat menolak kenaikan BPJS Kesehatan sebelumnya.
Baca lebih lajut »