PROYEK Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur ialah proyek mercusuar pemerintahan Presiden Joko Widodo.
PROYEK Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur ialah proyek mercusuar pemerintahan Presiden Joko Widodo. Butuh biaya superjumbo sebanyak Rp466 triliun untuk merampungkan proyek IKN pada 2045. Untuk permulaan pada 2022, pemerintah merogoh dana APBN Rp5,1 triliun. Sementara itu, untuk tahun ini, Badan Anggaran DPR sudah menyetujui anggaran Rp37 triliun.
Kelima isu dan tantangan baru tersebut ialah, pertama, perbedaan interpretasi dalam memahami kewenangan khusus yang dimiliki oleh otorita IKN terkait tugas dan fungsinya. Kedua, kedudukan otorita IKN sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, serta aspek pembiayaan yang dapat dilakukan secara mandiri sebagai pemerintah daerah khusus.
Oleh karena itu, revisi UU IKN menjadi hal yang krusial. Ada risiko bila UU IKN tak segera direvisi antara lain benturan dengan UU sektoral yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Bukan hanya proyek IKN yang dikerjakan secara grasa-grusu, proyek lainnya ialah kereta cepat Jakarta-Bandung yang biayanya meledak, bukan lagi menggelembung. Tarifnya pun masih menjadi persoalan. Proyek kereta cepat ini sejak awal studi kelayakannya memang bermasalah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Otorita IKN Ungkap 2 Proyek Aguan-Sukanto Tanoto di Ibu Kota BaruOtorita Ibu Kota Nusantara menyebut pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan dan Sukanto Tanoto akan membangun 2 jenis proyek di IKN.
Baca lebih lajut »
RUU IKN bahas penghapusan Pulau Balang dari wilayah IKNMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa RUU IKN yang baru ...
Baca lebih lajut »
Revisi UU IKN, Presiden Mendatang Tak Bisa Serta-merta Hentikan Pembangunan IKNPemerintah memuat sembilan pokok perubahan dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hal itu di antaranya penguatan kedudukan Otorita, kemudahan investasi, dan jaminan kelangsungan IKN.
Baca lebih lajut »
Revision of the IKN Law, the Future President Cannot Immediately Stop the Development of IKNThe government contains nine main changes in Draft Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital. These include strengthening the position of the Authority, facilitating investment, and guaranteeing the continuity of the IKN.
Baca lebih lajut »
Undang-undanganya Direvisi buat Jamin Proyek IKN Tak MangkrakUndang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam proses revisi. Revisi undang-undang ini salah satunya memuat jaminan keberlanjutan.
Baca lebih lajut »
Intip Proyek Infrastruktur yang Telah Terbangun di IKN NusantaraKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai membeberkan proyek-proyek yang telah terbangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Baca lebih lajut »