Kebijakan politik hukum pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara dalam keadaan darurat perlu dievaluasi.
Rektor UKI Dr Daniswara K Harjono menyampaikan selamat kepada Dr Blucer W Rajagukguk usai sidang desertasi doktor hukum di kampus UKI Salemba, Jakarta Pusat, Kamis , Prof Dr Satya Arinanto, yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr Wiwik Sri Widiarty, Prof Dr Chontina Siahaan, Dr Dian Puji Simatupang, dan Dr Bernard Nainggolan.
Blucer berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan 6 majelis penguji dengan 20 pertanyaan dijawab dengan baik. Urgensi pembenahan kebijakan dalam keadaan darurat perlu mempertimbangkan pendapat Oren Gross dan Fionnuala ni Aoláin terkait pengesahan tindakan negara dalam keadaan darurat. Bahwa kepastian hukum dan transparansi atas tindakan negara dan pemerintah sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik, yang terbukti penting adalah tingkat kepatuhan publik yang tinggi terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menangani pandemi untuk keselamatan masyarakat.Dalam membuat kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal, seperti kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal kesehatan dan ekonomi.
"Berbagai skema bantuan adalah cara pemerintah membantu perekonomian masyarakat yang memburuk akibat pandemi," paparnya. Menurut Blucer, setiap negara hendaknya memiliki konstitusi serta UU yang mengatur rambu-rambu kondisi darurat atau kondisi bahaya sehingga terdapat batasan yang jelas mengenai jenis kondisi darurat. Megawati: Sekarang Amburadul, Ganti Pemimpin Kebijakan Diubah SeenaknyaDKI Jakarta, Jakarta Timur
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Buntut Peralawanan Hukum Bakhtiar, PT Telkom Angkat Bicara: Itu Hanya Menghambat Proses Hukum!Berita Buntut Peralawanan Hukum Bakhtiar, PT Telkom Angkat Bicara: Itu Hanya Menghambat Proses Hukum! terbaru hari ini 2023-10-05 14:51:23 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum Ungkap Bahaya Dinasti Politik JokowiPakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengungkap dampak merusak praktik politik dinasti yang dianggap kini tengah meranjingi palagan politik Tanah Air.
Baca lebih lajut »
Bahaya, Pakar Hukum Ungkap Konsekuensi Dinasti PolitikPakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengingatkan semua pihak soal dampak praktik politik dinasti.
Baca lebih lajut »
Dinasti Politik Jokowi Dinilai Ancam Demokrasi, Begini Kata Pakar HukumPakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengungkap dampak merusak pratik politik dinasti yang dianggap kini tengah meranjingi politik tanah air.
Baca lebih lajut »
Kemenkopolhukam dan Mahkamah Konstitusi Lakukan Kesepakatan MOUMahkamah Konstitusi (MK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) menandatangani nota kesepahaman
Baca lebih lajut »
Mahfud: Mentan SYL Sudah Lama Tersangka Dugaan KorupsiMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Baca lebih lajut »