Bahaya, Pakar Hukum Ungkap Konsekuensi Dinasti Politik

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengingatkan semua pihak soal dampak praktik politik dinasti.

Bivitri menegaskan bahwa politik dinasti dapat merusak demokrasi, karena kontrol terhadap kekuasaan akan melemah.

"Kontrol kekuasaan akan menjadi lemah apabila relasi-relasi kekerabatan itu ada dalam institusi-institusi politik. Karena yang satu akan permisif pada institusi, atau bahkan membukakan jalan kerabatnya yang menduduki jabatan tertentu," kata Bivitri dalam diskusi publik yang bertajuk Dinasti Politik Jokowi di UIN, Jakarta, dikutip pada Rabu .

Baca Juga:Bivitri mencontohkan pada apa yang terjadi dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini. Jokowi merupakan pimpinan dalam cabang kekuasaan eksekutif, sementara cabang kekuasaan lainnya, yudikatif yakni Mahkamah Konstitusi diketuai oleh adik ipar Jokowi, yaitu Anwar Usman.Baca Juga:"Kalau kita bicara etik harusnya Ketua MK mundur. Karena ada benturan kepentingan," ujarnya.

Diketahui saat ini sedang bergulir gugatan batas usia cawapres. Sejumlah pihak menggugat usia cawapres diturunkan menjadi 35 tahun, dari sebelumnya 40 tahun. Gugatan lain juga meminta syarat capres atau cawapres sudah pernah menjadi kepala daerah.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jpnncom /  🏆 25. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pakar Hukum Ungkap Bahaya Dinasti Politik JokowiPakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengungkap dampak merusak praktik politik dinasti yang dianggap kini tengah meranjingi palagan politik Tanah Air.
Baca lebih lajut »

Pakar Hukum Pidana Otto Hasibuan Yakin Jessica Wongso Tidak Bersalah Atas Kematian MirnaKembali muncul soal tanggapan pakar hukum pidana, Otto Hasibuan soal Jessica Wongso atas kematian Mirna. Otto Hasibuan menegaskan bahwa Jessica Wongso tidak bersalah.
Baca lebih lajut »

[FULL] Mahfud Ungkap Hasil Nguping di KPK soal Cak Imin: Gak Mungkin jadi TersangkaMenko Polhukam Mahfud MD ungkap hasil nguping dengan KPK soal status hukum bacawapres Muhaimin Iskandar.
Baca lebih lajut »

Pakar hukum: RPP pengaturan zat adiktif pertimbangkan seluruh aspekPakar hukum Hikmahanto Juwana menyatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau sebagai aturan ...
Baca lebih lajut »

Laporan Kasus Blue Bird, Pakar Hukum: Tunggu Klarifikasi TerlaporPenyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengetahui sebuah peristiwa, apakah bisa disebut pidana atau bukan.
Baca lebih lajut »

KemenKopUKM buat UMK sadar hukum lewat aplikasi bantuan hukumKementerian Koperasi dan UKM ingin membuat pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) lebih sadar hukum dengan meluncurkan aplikasi layanan bantuan dan pendampingan hukum ...
Baca lebih lajut »