BKN Terbitkan Aturan soal Sanksi Buat PNS dan PPPK yang Mudik

Aturan soal sanksi buat PNS ini berlaku sejak 24 April 2020 hingga masa darurat berakhir. sanksibuatPNS

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan keras buat aparatur sipil negara baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang masih nekat pengin mudik. Pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang sanksi bagi ASN yang bersikeras bepergian.

Baca Juga: "SE Kepala BKN tersebut diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan diterbitkannya SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19," terang Plt Karo Humas BKN Paryono, Minggu .

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jpnncom /  🏆 25. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

BKN Terbitkan Pedoman Sanksi bagi PNS yang Nekat Mudik, Ini Isi LengkapnyaTata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang mudik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca lebih lajut »

Malaysia Izinkan Mahasiswa Langgar Aturan Lockdown, Ini AlasannyaPemerintah Malaysia telah setuju untuk memberi sedikit kelonggaran perjalanan pulang bagi mahasiswa lembaga pendidikan tinggi atau Institut Pengajian Tinggi (IPT) lockdownMalaysia
Baca lebih lajut »

Bali United akan Denda Pemain yang Melanggar Aturan Berat BadanPemain-pemain Bali United mendapatkan program latihan yang berbeda, terutama untuk yang muslim selama bulan Ramadan. BaliUnited
Baca lebih lajut »

OJK Rilis Lima Aturan Penanganan Dampak Virus CoronaOJK merilis lima aturan untuk meredam dampak virus corona, dengan salah satunya terkait aturan kehadiran dalam RUPS.
Baca lebih lajut »

Kominfo tunda aturan tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasiPenundaan pemberlakuan PM tentang penyelenggaraan Jasa telekomunikasi tersebut berdasarkan pada kesiapan pelaku usaha dan upaya menjaga iklim usaha yang sehat saat situasi krisis.
Baca lebih lajut »

Belgia Mulai Longgarkan Aturan LockdownWilmes mengatakan Belgia akan perlu melakukan 25.000 sampai 30.000 uji COVID-19 per hari agar dapat mencabut lockdown. Corona
Baca lebih lajut »