BKF Pastikan Evaluasi Berkala Dampak Larangan Ekspor CPOn
Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu memastikan akan terus melakukan evaluasi secara berkala terkait dampak ekonomi dari larangan ekspor CPO bahan baku minyak goreng, dan turunannya.
"Kebijakan larangan ekspor CPO ini akan terus kami evaluasi. Yang jelas, tadi seperti saya sampaikan di depan prioritas pemerintah itu jelas menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," katanya dalam Taklimat Media Tanya BKF Jumat .Ia menegaskan, saat ini pemerintah masih fokus untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan dan ketersediaan bahan pokok untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi yang terus menguat.
Selain itu, kata Febrio, pemerintah tetap meletakkan APBN sebagai shock absorber atau penahan guncangan di saat ekonomi tengah dalam proses pemulihan."Prioritas-prioritas tersebut di atas ini terus akan kami lihat dan evaluasi hari demi hari, minggu demi minggu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi, beli masyarakat, serta ketersediaan bahan pokok di Indonesia juga tetap terjaga," tegas Febrio.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Harga CPO Meroket, Pengusaha Harap Larangan Ekspor RI DicabutHarga CPO Meroket, Pengusaha Harap Larangan Ekspor RI Dicabut
Baca lebih lajut »
Petani Teriak, Larangan Ekspor Bikin Harga TBS Sawit AnjlokPetani Menjerit, Harga TBS Sawit Anjlok di Tengah Larangan Ekspor CPO
Baca lebih lajut »
Perang Hingga Larangan Ekspor RI Bikin Harga CPO Terus NaikPerang Hingga Larangan Ekspor RI Bikin Harga CPO Terus Meroket
Baca lebih lajut »
Pemkab Belitung Timur Dukung Kebijakan Larangan Ekspor CPO Sementara |Republika OnlineLarangan ekspor CPO dan produk turunannya tidak terlalu lama.
Baca lebih lajut »
Polri Pastikan Awasi Larangan Ekspor CPOMantan Kapolda Banten itu menegaskan tidak akan segan melakukan tindakan tegas
Baca lebih lajut »
DPR Bakal Evaluasi Aturan Larangan Ekspor Pasir LautKomisi VII DPR RI mengungkapkan akan mengevaluasi aturan ekspor pasir laut, usai kunjungan kerja yang dilakukan di Batam.
Baca lebih lajut »