Kebijakan fasilitas bebas PPN atau PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 100 persen untuk rumah pertama segera berakhir pada akhir Juni 2024, artinya tinggal 1 ...
Anak-anak tengah bermain di salah satu fasilitas perumahan di kawasan Bogor Jawa Barat. ANTARA/HO-Vistaland
PPN DTP akan berakhir untuk yang 100 persen, sedangkan selanjutnya PPN DTP akan dikenakan sebesar 50 persen. sedangkan untuk periode berikutnya tentunya akan menjadi kebijakan pemerintah berikut. Biaya sekolah, kepastian masa depan, wisata keluarga, transportasi, belanja kebutuhan sehari-hari kerap menjadi pertimbangan keluarga di Indonesia sehingga belum berani untuk memutuskan membeli rumah.Terkait masih banyak pertanyaan apakah program PPN DTP tersebut ke depan masih bergulir atau tidak.Pertimbangannya, masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan fasilitas tersebut. Terutama dari kalangan keluarga baru yang tentunya masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi.
Insentif PPN DTP Rumah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 yang mulai berlaku tanggal 13 Februari 2024.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Catat Ya, Beli Rumah Bebas Pajak Cuma Sampai Bulan DepanKebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% akan berlaku hingga akhir Juni 2024.
Baca lebih lajut »
Menkeu serahkan kebijakan PPN 12 persen ke pemerintah baruMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan kelanjutan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen kepada pemerintahan ...
Baca lebih lajut »
RI Berburu Investor China, Kebijakan Terkait Impor Bahan Baku Kerap DikeluhkanPembatasan impor bahan baku bisa menjadi bumerang yang menghambat kebutuhan RI mencari sumber pertumbuhan baru.
Baca lebih lajut »
Ini Kabar Terbaru Soal PPN Naik Jadi 12%, Jadi Berlaku 2025?Rencana kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% akan dibahas pemerintah
Baca lebih lajut »
Tiga Arah Kebijakan Kebijakan OJK di 2024OJK melakukannya melalui kerangka pengaturan pengawasan dan perizinan yang lebih terintegrasi
Baca lebih lajut »
Mengakhiri Ketimpangan Sosial dalam Semesta AirKebijakan agraria, khususnya pertanahan, tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan tentang air dan perairan.
Baca lebih lajut »