Bawaslu menolak aturan yang melarang narpidana kasus zina mencalonkan diri di Pilkada 2020 selama parameternya tidak jelas di aturan tersebut.
Aturan itu tercantum dalam draf revisi Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan kepala daerah."Kalau parameternya tidak jelas, jangan diatur. Nanti jadi masalah lagi," kata Bagja saat ditemui di kantor Indonesian Legal Roundtable, Jakarta, Senin .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bawaslu tak Setuju KPU Larang Narapidana Zina Ikut PilkadaLarangan yang tercantum dalam PKPU Pencalonan Kepala Daerah rawan disalahartikan.
Baca lebih lajut »
Bawaslu Minta KPU Perjelas Wacana Larang Pemabuk-Pejudi di PilkadaKPU ingin memasukkan larangan pencalonan bagi pemabuk, pejudi, hingga pezina yang diatur dalam rancangan PKPU Pilkada 2020. Begini tanggapan Bawaslu.
Baca lebih lajut »
Perlukah pemabuk dan pezina dilarang ikut PilkadaSelama ini, salah satu syarat calon kepala daerah tak boleh melakukan perbuatan tercela. Tapi tak pernah diperinci perbuatan apa yang dimaksud.
Baca lebih lajut »
Larangan Pakai Masker Wajah Picu Demonstrasi Lanjutan di Hong KongRibuan orang bergabung dalam aksi protes di Hong Kong setelah pengumuman larangan pemakaian masker wajah yang mulai berlaku Sabtu (5/10) tengah malam
Baca lebih lajut »
Gelombang Protes Baru di Hong Kong Akibat Larangan MaskerPemerintah melarang demonstran menggunakan masker wajah
Baca lebih lajut »