Di sisi lain, Bawaslu RI baru melantik 1.912 anggota Bawaslu Kabupaten/Kota pada Sabtu (19/8/2023) malam.
Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramita yang karib disapa Mita menjelaskan bahwa pelantikan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan di tengah pengumuman bacaleg dalam DCS.Dia mempertanyakan pernyataan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang mengatakan bahwa keterlambatan pelantikan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota tidak mempengaruhi pengawasan terhadap tahapan-tahapan pemilu.Untuk itu, Mita mengatakan pihaknya melakukan pemantauan terhadap nama-nama bacaleg dalam DCS pada hari pertama diumumkan.
"Pada hari pertama tersebut, JPPR melakukan pengawasan terhadap 215 laman KPU Kabupaten/Kota atau 42 persen dari seluruh laman milik KPU Kabupaten/Kota atau 514 KPU Kabupaten/Kota," kata Mita dalam keterangannya, dikutip Senin . "Dari 215 laman tersebut, KPU Kabupaten/Kota yang mengumumkan di hari pertama sebanyak 130 laman atau 60,4 persen dan yang tidak mengumumkan sebanyak 85 laman atau 39,6 persen," lanjut dia.Menurut Mita, daerah yang laman KPU-nya tidak mengumumkan bacaleg DPRD Kabupaten/Kota dalam DCS ialah Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Calon Anggota Bawaslu Terpilih Kabupaten/Kota se-Sumut Akan Dilantik di Jakarta Hari IniDalam pelantikan, seluruh calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih diminta menggunakan pakaian adat.
Baca lebih lajut »
Bawaslu RI Resmi Melantik 1.912 Anggota Bawaslu Kabupaten/KotaBawaslu RI resmi melantik 1.912 anggota Bawaslu terpilih dari 514 Kabupaten/Kota masa jabatan 2023-2028 pada Sabtu (19/8).
Baca lebih lajut »
Bawaslu RI Resmi Lantik 1.912 Anggota Bawaslu Kabupaten/KotaBawaslu RI resmi melantik 1.912 anggota Bawaslu terpilih dari 514 Kabupaten/Kota masa jabatan 2023-2028 pada Sabtu (19/8).
Baca lebih lajut »
Bawaslu Beralasan Keterlambatan Pelantikan Anggota Bawaslu di 514 Kabupaten/Kota karena Sistem DiretasMasyarakat sipil menyangsikan alasan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bahwa penundaan pelantikan anggota Bawaslu di 514 kabupaten/kota hingga hampir sepekan lantaran ada sistem yang diretas.
Baca lebih lajut »
Pengumuman Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tertunda, Rahmat Bagja Bantah Ada Kepentingan PolitikSebab, tim seleksi membutuhkan waktu untuk memeriksa calon anggota dan memastikan mereka tidak terafiliasi dengan partai politik.
Baca lebih lajut »
Tunda Umumkan Nama Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Rahmat Bagja Sebut Sistemnya DiretasMenurut dia, penundaan tersebut disebabkan oleh sistem yang diserang atau diretas oleh pihak-pihak tertentu.
Baca lebih lajut »