Masyarakat sipil menyangsikan alasan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bahwa penundaan pelantikan anggota Bawaslu di 514 kabupaten/kota hingga hampir sepekan lantaran ada sistem yang diretas.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi , Ihsan Maulana, Minggu , menyangsikan alasan tersebut. Sebab, tahap akhir seleksi tidak membutuhkan teknologi informasi yang signifikan sehingga pengumumannya harus diundur. Penggunaan teknologi informasi biasanya digunakan di tahap awal seleksi, yakni tes CAT dan psikologi yang hasilnya pun langsung keluar. Sementara di tahap pengumuman, biasanya hanya perlu pengumuman hasil kepada publik melalui laman resmi Bawaslu.
Penjelasan itu, lanjutnya, makin urgen di tengah muncul banyak keganjilan dan catatan publik dalam seleksi Bawaslu. Beberapa di antaranya dugaan adanya mantan anggota parpol yang belum melewati masa lima tahun, pengangkatan Bawaslu yang pernah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta nepotisme karena ada kedekatan keluarga dan kelompok. Tanpa penjelasan yang logis, publik akan sulit menilai dalih peretasan merupakan alasan yang masuk akal.berbeda dengan Pemilu 2019.
Bagja menegaskan, semua komisioner bertanggung jawab terhadap pengawasan penyelenggaraan pemilu. Keragaman yang ada menjadi fondasi penting dalam penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum pemilu. Doli juga berharap mereka mempunyai komunikasi yang tepat dan baik dengan semua pihak terlibat dalam penyelenggaraan pemilu tanpa mengurangi posisi mereka sebagai institusi yang independen.Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Nurlia Dian Paramita berharap anggota Bawaslu kabupaten/kota yang terpilih dapat melaksanakan tugas dengan cermat dan gesit. Mereka diharapkan merespons temuan-temuan atau menginisiasi langkah yang menunjukkan kinerja Bawaslu lebih terlihat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Bawaslu Kosong di 514 Kabupaten/Kota, Herwyn Malonda Klaim Pengawasan Tak TergangguBawaslu RI akhirnya buka suara soal polemik kekosongan jabatan Bawaslu di 514 kabupaten/kota se-Indonesia.
Baca lebih lajut »
514 Kursi Pimpinan Kosong, Pegiat Pemilu Beri Piagan MARI untuk Bawaslu RILembaga pemantau pemilu yang tergabung dalam GIAD (Gerakan Indonesia Adil dan Demokrasi) Ray Rangkuti dari LIMA Indonesia (tengah), Darda Dham
Baca lebih lajut »
Pengumuman Seleksi Bawaslu di 514 Wilayah Ditunda, Pengawasan Pemilu Bisa TergangguPenundaan pengumuman dan pelantikan anggota Bawaslu kabupaten/kota dikhawatirkan akan mengganggu pengawasan pemilu yang kini sudah memasuki tahapan krusial.
Baca lebih lajut »
Announcement of Bawaslu Selection in 514 Regions Postponed, Election Supervision Could Be InterruptedIt is feared that the postponement of the announcement and inauguration of district/city Bawaslu members will disrupt election supervision, which has now entered a crucial stage.
Baca lebih lajut »
Bawaslu RI Resmi Melantik 1.912 Anggota Terpilih dari 514 Kabupaten/Kota Untuk Masa Jabatan 2023-2028Bawaslu RI resmi melantik 1.912 anggota Bawaslu terpilih dari 514 kabupaten/kota untuk masa jabatan 2023-2028 di Jakarta pada Sabtu (19/8/2023) malam.
Baca lebih lajut »
Bawaslu RI Resmi Melantik 1.912 Anggota Bawaslu Kabupaten/KotaBawaslu RI resmi melantik 1.912 anggota Bawaslu terpilih dari 514 Kabupaten/Kota masa jabatan 2023-2028 pada Sabtu (19/8).
Baca lebih lajut »