'Sentra Gakkumdu Bawaslu DKI Jakarta telah memanggil Dharma dan Kun sebanyak dua kali. Namun tidak hadir. Hari ini panggilan ketiga. Kami minta supaya kooperatif,'
Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memberikan keterangan usai dinyatakan memenuhi syarat dukungan di Kantor KPU Jakarta, Selasa dini hari. Hanya saja, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo mengatakan, Dharma-Kun tak pernah memenuhi undangan Bawaslu itu. Ia pun berupaya melakukan pemanggilan ketiga pada Dharma-Kun hari ini, Minggu .
"Sentra Gakkumdu Bawaslu DKI Jakarta telah memanggil Dharma dan Kun sebanyak dua kali. Namun tidak hadir. Hari ini panggilan ketiga. Kami minta supaya kooperatif," ujar Benny kepada wartawan, Minggu .Lebih lanjut, Benny juga menyebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI tak memenuhi panggilan Bawaslu. Pada hari ini juga, pihaknya melayangkan undangan kedua.
"Gakkumdu sudah minta keterangan para pelapor, saksi korban dan ahli IT serta ahli hukum pidana pemilihan," katanya.
Kun Wardana Bawaslu Pilkada Jakarta Pencatutan NIK
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pilgub Jakarta 2024: Dharma dan Kun Mangkir dari Panggilan Bawaslu DKIJPNN.com : Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan Gakkumdu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memanggil Dharma dan Kun Mangkir, namun keduanya mangk
Baca lebih lajut »
Dua Kali Mangkir Pemeriksaan NIK KTP, Bawaslu DKI Minta Dharma-Kun KooperatifBawaslu DKI Jakarta meminta kepada bakal pasangan calon perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Dharma-Kun serta KPU untuk kooperatif memenuhi panggilan terkait NIK KTP
Baca lebih lajut »
Sabtu, Dharma-Kun dan KPU Diperiksa Bawaslu JakartaBawaslu Jakarta sudah mengirim surat panggilan kepada Dharma-Kun dan KPU terkait tujuh laporan dugaan pencatutan KTP.
Baca lebih lajut »
Cari Unsur Pidana, Bawaslu Telusuri Pencatutan NIK Pendukung Dharma-Kun WardanaBenny Sabdo mengatakan, penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu ini diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)
Baca lebih lajut »
7 Laporan Pidana Pilkada Dharma-Kun Sudah Masuk Sentra Gakkumdu BawasluLaporan dugaan pidana pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 pada kasus pencatutan data warga oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Minta Bawaslu Tindak Dharma-Kun Karena Catut KTP Warga JakartaJPNN.com : Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 Beka Ulung Hapsara mengaku KTP dia dan keluarganya dicatut pasangan Dharma-Kun.
Baca lebih lajut »