Badan Urusan Rumah Tangga DPR minta penjelasan Sekjen DPR Indra Iskandar terkait pengadaan gorden di rumah dinas DPR.
MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSISEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIENMENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INIPEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI...
2021KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIFRANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 MTEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPKKAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA...
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Resmi Tak Lanjutkan Proyek Pengadaan Gorden Rumdin Anggota DPR |Republika OnlineBURT memutuskan Sekretariat Jenderal untuk tidak melanjutkan pengadaan gorden.
Baca lebih lajut »
DPR Hentikan Proyek Pengadaan Gorden Senilai Rp 43,5 MiliarSekjen DPR Indra Iskandar mengatakan, pihaknya telah memutuskan menghentikan pengadaan gorden di rumah jabatan anggota (RJA) anggota DPR.
Baca lebih lajut »
YLKI Prediksi Migrasi Kelas Menengah ke Rumah Subsidi, Jika Harga Rumah Komersial Naik | Ekonomi - Bisnis.comKenaikan harga rumah non subsidi akibat melonjaknya harga bahan bangunan dapat menyebabkan migrasi konsumen kelas menengah ke rumah yang lebih murah, termasuk rumah subsidi.
Baca lebih lajut »
Minta RDP dengan DPR Disegerakan, KPU: Butuh Proses HarmonisasiTerkait adanya permintaan dari DPR RI pada pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk segera menyusun kodifikasi hukum acara pemilu, Yulianto menyebut pihaknya akan mengkaji usulan tersebut.
Baca lebih lajut »
KPU dan DPR Sepakat Durasi Masa Kampanye Pemilu 2024 Dikurangi jadi 75 Hari | merdeka.comKPU dan DPR Sepakat Durasi Masa Kampanye Pemilu 2024 Dikurangi jadi 75 Hari
Baca lebih lajut »