Terkait adanya permintaan dari DPR RI pada pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk segera menyusun kodifikasi hukum acara pemilu, Yulianto menyebut pihaknya akan mengkaji usulan tersebut.
Hal itu mengingat pihaknya yang membutuhkan proses percepatan harmonisasi serta pengundangan Peraturan KPU.
“Kita meminta bulan Mei ini, karena kami membutuhkan waktu harmonisasi lagi, sehingga 14 juni sudah disahkan dan sudah mulai tahapanlah,” tutur anggota KPU Yulianto Sudrajat kepada Media Indonesia, Senin . Menurutnya, intensitas, skala sosialisasi dan pendidikan pemilih juga menjadi kebutuhan penting. Mengingat, lanjut Yulianto, kebutuhan informasi pemilu yang dibutuhkan oleh pemilih dan peserta.
Sementara itu, terkait adanya permintaan dari DPR RI pada pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk segera menyusun kodifikasi hukum acara pemilu, Yulianto menyebut pihaknya akan mengkaji usulan tersebut. “Belum, itu masukan dari beberapa anggota DPR RI kemarin saat rapat konsinyering. Nanti kita akan kaji bersama-sama terkait kodifikasi hukum tersebut,” pungkasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPU: Lama Masa Kampanye Dipastikan dalam RDP dengan DPRSebelumnya, KPU mengusulkan durasi kampanye pemilu 2024 selama 90 hari. Namun, seluruh fraksi di Komisi II DPR meminta untuk disederhanakan menjadi 75 hari.
Baca lebih lajut »
Dewan Soroti Anak Minta-Minta di JalanAdanya anak-anak di bawah umur, dengan meminta pemberian uang dari pengendara yang melintas di ruas Jalan Kuala Kurun-Palangka Raya, mendapat sorotan dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas)
Baca lebih lajut »
Puan Maharani Sebut DPR Siap Fasilitasi Aspirasi BuruhBuruh menggelar demo di Depan Gedung DPR memperingati Hari Buruh Internasional atau Mayday 2022. Ketua DPR Puan Maharani pun mengaku siap memfasilitasi aspirasi buruh dalam demo tersebut.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR: Kemenkes kunci pelaksanaan putusan MAAnggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan Kementerian Kesehatan menjadi kunci pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vaksin halal di ...
Baca lebih lajut »
DPR Dukung Kendaraan Mewah dan Dinas Konsumsi PertamaxPelayanan dan penyediaan fasilitas selama masa mudik tidak terlepas dari kemampuan direksi Pertamina dalam mengatasi kelangkaan BBM.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Sebut Kemenkes Kunci Pelaksanaan Putusan MA soal Vaksin HalalAnggota DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan Kemenkes menjadi kunci pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vaksin halal di Indonesia.
Baca lebih lajut »