Bara JP mendesak publik untuk tidak memaksakan kehendak agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK.
Jakarta, Beritasatu.com – Seluruh pihak diharapkan tidak memaksakan kehendak kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi .
“Sehingga tidak perlu ada pihak yang seakan memaksakan pendapatnya untuk diikuti oleh Presiden. Tidak perlu mengatakan jika tidak perppu maka Presiden mengingkari Nawacita atau sebaliknya jika perppu maka impeachment. Ini memaksakan pendapat, seakan-akan semuanya sudah berakhir jika pendapatnya tidak menjadi keputusan presiden,” kata Viktor.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Perppu KPK, Bara JP Ingatkan Jangan Paksakan Kehendak kepada JokowiPresiden harus diberikan kesempatan untuk menampung dan mempertimbangkan masukan dan Presiden sudah melakukan itu. PerppuKPK
Baca lebih lajut »
Produksi Batu bara Tahun Ini Jadi 530 Juta TonSebanyak 34 perusahaan telah mengajukan penambahan produksi kepada pemerintah.
Baca lebih lajut »
Harga Acuan Batu Bara Oktober Terkoreksi 1,5% ke USD64,80 per TonKebijakan China menggenjot produksi di dalam negeri serta dampak perang dagang dengan Amerika Serikat menyebabkan harga...
Baca lebih lajut »
KPK Sidak Pelabuhan Khusus Batu BaraKPK akan bekerja sama dengan instansi terkait dalam perhitungan kewajiban pajak, reklamasi dan royalti yang nantinya akan diketahui apakah ada penyimpangan atau kerugian negara.
Baca lebih lajut »
Harga Batu Bara Terus Turun, PNBP Terancam tak Capai TargetHingga 30 September 2019, realisasi PNBP mineral batu bara mencapai Rp 29,74 triliun.
Baca lebih lajut »
Soal Perppu KPK, Bara JP Ingatkan Jangan Paksakan Kehendak kepada JokowiPresiden harus diberikan kesempatan untuk menampung dan mempertimbangkan masukan dan Presiden sudah melakukan itu. PerppuKPK
Baca lebih lajut »