Pemangkasan anggaran 60% di Badan Pangan Nasional (Bapanas) tak menghambat fokus utama program. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memastikan pemangkasan anggaran ini tidak mengganggu program-program utama Bapanas, terutama yang berkaitan dengan distribusi pangan dan stabilisasi harga seperti pasar murah.
Pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah di berbagai kementerian dan lembaga ternyata juga menyasar Badan Pangan Nasional ( Bapanas ). Pemangkasan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden ( Inpres ) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak 22 Januari 2025. Meski dipangkas sampai 60%, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menanggapi hal ini dengan santai.
Menurutnya, efisiensi anggaran adalah hal yang wajar, mengingat kondisi ekonomi saat ini yang membutuhkan prioritas di berbagai sektor. 'Nggak apa-apa, kan semua kementerian/lembaga ada efisiensi, nggak apa-apa. Badan pangan tentunya sangat memahami kondisi hari ini sehingga ada prioritas-prioritas di tempat lain yang lebih baik,' kata Arief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Rabu (5/2/2025).Meski terdengar besar, Arief memastikan pemangkasan ini tidak mengganggu program-program utama, khususnya yang berkaitan dengan distribusi pangan dan stabilisasi harga seperti pasar murah. Bapanas, sambungnya, telah menyesuaikan prioritas, termasuk memangkas anggaran untuk perjalanan dinas dan kegiatan lainnya.Arief menyebut kegiatan seperti rapat-rapat dan perjalanan dinas menjadi target utama efisiensi. 'Rapat-rapat di luar, kemudian perjalanan dinas itu yang kita kurangi. Tapi fasilitasi distribusi pangan tetap kita jaga. Pasar murah untuk stabilisasi harga itu penting banget,' tegasnya. Walaupun banyak pos anggaran yang dipotong, Arief memastikan satu hal, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bapanas tetap aman. 'Gaji tidak ada yang dipotong, baik ASN maupun PPPK. Jadi, income karyawan tidak terpengaruh sama sekali,' ujarnya, meluruskan kekhawatiran yang mungkin muncul di kalangan pegawai.Di beberapa kementerian, pemangkasan anggaran berdampak hingga ke pengurangan fasilitas seperti kendaraan jemputan ASN atau mematikan lift untuk menghemat listrik. Namun, hal ini tidak berlaku di Bapanas. 'Efisiensi kita fokus di perjalanan dinas dan konsumsi saat rapat. Kalau rapat-rapat nggak ada konsumsi, ya nggak apa-apa. Biasanya kan 1 kotak makan Rp10.000-Rp15.000, nanti kita hemat pakai piring,' ujar Arief sambil berseloroh. Perjalanan dinas ke luar negeri juga dihentikan sepenuhnya.'Kalau perjalanan luar negeri, kita setop dulu. Namanya efisiensi kan begitu,' tambahnya. Namun, dia menegaskan efisiensi tidak berarti harus mengorbankan kenyamanan pegawai saat bekerja.'Bukan berarti AC dimatikan terus kerja jadi sesak-sesak, ya nggak lah. Efisiensi itu yang masuk akal. Masa pilih kerja atau pilih hemat listrik?' katanya. Arief juga mengajak semua pihak untuk melihat pemangkasan anggaran ini dari sisi positif. Menurutnya, anggaran yang dipangkas bukan hilang begitu saja, tetapi dialihkan untuk kepentingan yang lebih besar. 'Presiden sudah menyampaikan, kita dukung lah. Anggaran ini dipakai untuk kepentingan yang lebih besar, seperti makan bergizi gratis, penyerapan Bulog, atau untuk petani. Jangan selalu lihat dari sisi negatifnya,' seButuhnya.
Bapanas Pemangkasan Anggaran Inpres Efisiensi Distribusi Pangan Stabilisasi Harga Pasar Murah
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Usai Dipangkas Anggaran Bapanas Sisa Rp 191 M, Perjalanan Dinas DisetopSalah satu lembaga yang melakukan efisiensi adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas), dari Rp 329,95 miliar menjadi Rp 191 miliar.
Baca lebih lajut »
Menteri ATR/BPN Pangkas Anggaran 35,72 Persen untuk Efisiensi APBNMenteri ATR/BPN Nusron Wahid mengumumkan rencana pemangkasan anggaran sebesar 35,72 persen atau Rp 2,305 triliun dari total anggaran Rp 6,4 triliun tahun anggaran 2025. Hal ini sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi anggaran APBN dan APBD. Selain pemangkasan, terdapat juga pemblokiran anggaran perjalanan dinas dan paket meeting senilai Rp 326,4 miliar. Nusron juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN akan memperoleh pinjaman luar negeri melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca lebih lajut »
Wamen PU Sebut Pemangkasan Anggaran Bikin Proyek Infrastruktur TergangguKementerian PU menyatakan pemangkasan anggaran ini mempengaruhi seluruh proyek, termasuk yang berada di wilayah Otorita IKN
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran, Proyek IKN Tetap Dapat Alokasi SignifikanMenteri Keuangan Sri Mulyani memulai pemangkasan berbagai pos belanja, meski proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap mendapatkan alokasi anggaran yang signifikan. Pemangkasan ini dimaksudkan untuk mendukung program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program lainnya yang lebih diprioritaskan. Namun, pemotongan anggaran dapat berdampak pada mandeknya pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran Belanja K/L 2025: Dukungan terhadap Inpres Efisiensi BelanjaBerbagai kementerian dan lembaga di Indonesia melakukan pemangkasan anggaran belanja tahun anggaran 2025 untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.
Baca lebih lajut »
Pemangkasan Anggaran PU Rp 81 Triliun, Proyek Pembangunan TergangguKementerian Pekerjaan Umum (PU) dihadapkan pada pemotongan anggaran Rp 81 triliun untuk tahun 2025 akibat kebijakan efisiensi APBN. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyatakan pemotongan ini tidak termasuk belanja pegawai dan proyek-proyek HLN dan SBSN tetap berjalan. Namun, berbagai proyek pembangunan lainnya kemungkinan terganggu.
Baca lebih lajut »