Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah untuk menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai , khususnya untuk PPN barang komoditas impor. Kenaikan harga-harga yang kerap terjadi dikhawatirkan akan menambah beban rakyat.
Dengan situasi pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan perang Rusia-Ukraina menyebabkan kenaikan harga-harga melonjak tinggi. Hal ini karena Rusia sebagai negara penghasil gandum terbesar di dunia, serta penghasil komoditas utama seperti minyak bumi, gas dan berbagai produk mineral strategis seperti emas, batu bara, nikel, alumunium, tembaga, kobalt, titanium dan baja.
Akibat sanksi yang diberikan negara-negara Barat terhadap Rusia beberapa pekan lalu, membuat pasokan komoditas tersebut dalam sebulan terakhir mengalami kenaikan seperti pada minyak jenis Brent sebesar 16,37%, minyak jenis WTI sebesar 14,63%, gas alam sebesar 18,55%, emas sebesar 8,08%, perak sebesar 11,40%, tembaga sebesar 3,01%, dan platinum sebesar 5,26%. Selain itu, kenaikan pada sektor bahan pangan juga terjadi dalam sebulan terakhir seperti gandum naik 38,74%, jagung 16,71%, gula 5,21%.
"Walaupun BPS dan BI belum mengeluarkan data inflasi terbaru, khususnya pada rentang Maret 2022, dimana saat perang di Ukraina berkecamuk, namun melihat tren kenaikan berbagai harga komoditas utama dunia, maka besar kemungkinan tekanan inflasi di beberapa sektor komoditas tidak terhindarkan," kata Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah dari keterangan tertulis yang dikutip detikcom, Sabtu .
Ia juga mengatakan besar potensi kenaikan inflasi akan terjadi, juga keterbatasan supply chain dan stok dapat terjadi. Salah satunya, seperti yang sudah dirasakan yaitu kenaikan dan kelangkaan minyak goreng.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
'Banci Tampil', Formappi Kritik DPR Lebih Senang Pencitraan dibanding Kerja untuk RakyatGELORA.CO - Para wakil rakyat di Senayan belakangan 'banci tampil' atau lebih suka diliput media massa saat membahas sebuah permas...
Baca lebih lajut »
Luhut Sebut Penentu Penundaan Pemilu 2024 Adalah DPR dan MPRMenko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penentu terwujudnya wacana penundaan Pemilu 2024 adalah proses politik di DPR dan MPR.
Baca lebih lajut »
Covid-19 Terkendali, DPR Nilai Pemerintah Lebih Siap Hadapi OmicronKomisi IX DPR menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan Covid-19 varian Omicron di Indonesia bisa terkendali. Pemerintah dinilai lebih siap menghadapinya. Komisi...
Baca lebih lajut »
Formappi: Ketua DPR Jangan Jadikan RUU TPKS Jualan Politik |Republika OnlineRUU TPKS kerap menjadi janji yang disampaikan berulang-ulang oleh DPR.
Baca lebih lajut »
KPK Sebut Lahan IKN Belum Clean And Clear, Komisi II DPR: Jangan Rugikan RakyatWakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim meminta persoalan bagi-bagi kaveling di IKN segera diselesaikan. Menurutnya pembangunan IKN jangan sampai rugikan rakyat.
Baca lebih lajut »
Massa Aliansi Rakyat Menggugat Bubarkan Diri, Lalin di Depan DPR LancarMassa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) membubarkan diri dari depan gedung DPR RI. Lalin yang sempat macet kembali normal.
Baca lebih lajut »