RUU TPKS kerap menjadi janji yang disampaikan berulang-ulang oleh DPR.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia , Lucius Karus mendesak DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual . Sebab pada Masa Sidang III lalu, DPR tidak juga segera mengesahkan RUU TPKS.
Baca Juga Lucius menilai RUU TPKS kerap menjadi janji yang disampaikan berulang-ulang oleh DPR pada setiap masa sidang. Faktanya DPR terlihat mengabaikan surpres berisi proses pembahasan RUU TPKS bersama dengan DPR."Pengabaian itu yang kemudian membuat RUU TPKS tidak bisa kemudian langsung dibahas memasuki masa sidang 4 besok ini, karena masih harus menunggu paripurna atau bamus untuk menentukan siapa penanggung jawab RUU TPKS itu dari pihak DPR," jelasnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan alasan DPR RI belum bisa membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di masa reses. Hal tersebut lantaran sampai saat ini bamus belum menunjuk alat kelengkapan dewan mana yang ditunjuk untuk membahas RUU TPKS. Dirinya meminta seluruh pihak bersabar. Pimpinan berjanji akan segera mungkin setelah reses akan mengadakan rapat bamus untuk menunjuk AKD mana yang membahas RUU TPKS.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR RI Belum Tentukan AKD Terkait RUU TPKS |Republika OnlineBamus DPR RI sampai saat ini belum menunjuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Baca lebih lajut »
'Banci Tampil', Formappi Kritik DPR Lebih Senang Pencitraan dibanding Kerja untuk RakyatGELORA.CO - Para wakil rakyat di Senayan belakangan 'banci tampil' atau lebih suka diliput media massa saat membahas sebuah permas...
Baca lebih lajut »
Kemendikbudristek: Pelibatan publik akan lebih luas di RUU SisdiknasKepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Sisdiknas masih di ...
Baca lebih lajut »
Gelar Aksi di Gedung DPR, Partai Buruh Tolak Penundaan Pemilu 2024Massa Partai Buruh menggelar aksi di gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/3/2022) untuk menolak penundaan Pemilu 2024. Selengkapnya: 👇 Pemilu2024
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Sebut Pemerintah lebih Siap Hadapi OmicronDia melihat pelaksanaan testing dan tracing juga lebih baik. Sehingga wajar pengendalian Omicron dapat dilakukan secara lebih baik, dan kasusnya lebih cepat menurun.
Baca lebih lajut »
DPR: Jangan Ada Kelangkaan Gas dan BBM Saat Ramadhan Hingga LebaranKomisi VII DPR RI meminta pemerintah serius menjaga pasokan gas LPG dan BBM saat bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri sehingga tidak ada kelangkaan barang
Baca lebih lajut »