Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan pihaknya belum membahas soal penambahan kursi pimpinan MPR. kursipimpinanMPR
JPNN.COM / Nasional / Politik / Kamis, 22 Agustus 2019 – 13:56 WIB jpnn.com, JAKARTA - Menurut Mekeng, Golkar masih berpegang pada UU Nomor 2/2018 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 17/2014 tentang MD3 yang menetapkan pimpinan MPR hanya lima orang. “Kami tetap berpegang pada UU MD3 yang ada, belum ada pembahasan," ujar Mekeng di Jakarta, Kamis . Mekeng kemudian memaparkan alasan dibalik sikap Fraksi Partai Golkar. Bahwa UU MD3 masih baru direvisi. Terhitung disahkan 2018 lalu.
.display-none{ display:none; } TAGS kursi pimpinan MPR penambahan kursi pimpinan Golkar Melchias Markus Mekeng Berita Terkait Sponsored Content loading... .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Golkar Belum Bahas Penambahan Pimpinan MPRPartai berlambang pohon beringin itu berpandangan UU MD3 yang ada sekarang perlu digunakan dulu karena baru disahkan tahun 2018 lalu.
Baca lebih lajut »
Golkar belum bahas usulan penambahan jumlah pimpinan MPR RIPartai Golkar menyatakan belum membahas usulan tentang penambahan jumlah pimpinan MPR RI periode mendatang.\r\n\r\nKetua Fraksi Golkar di DPR RI, Melchias Markus ...
Baca lebih lajut »
Wacana Jumlah Pimpinan MPR jadi 10 Tunggu Sikap Para Bos PartaiHasto Kristiyanto mengatakan, wacana sepuluh pimpinan MPR akan diputuskan oleh para ketum partai politik. pimpinanMPR
Baca lebih lajut »
Kantor DPP Golkar Dilempar Bom Molotov, Agung Laksono: Golkar Tetap SolidAgung tak mau berspekulasi terkait identitas pelempar bom molotov ke kantor DPP Partai Golkar. Ia telah melaporkan peristiwa tersebut ke polisi.
Baca lebih lajut »
Suara KIK belum Bulat Mengenai Jumlah Pimpinan MPRSEKRETARIS Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate menyebut 10 partai anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum memiliki kesepakatan mengenai wacana penambahan kursi pimpinan MPR.
Baca lebih lajut »
PKB nilai belum perlu revisi UU MD3 terkait pimpinan MPRKetua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai belum perlu dilakukannya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, ...
Baca lebih lajut »