Pemilu tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) akan merekrut sebanyak 6.110 Pengawasan Pemilu Kelurahan/Desa (PKD) untuk bertugas di 33 kabupaten/kota.
Hal itu, disampaikan oleh Koordinator Divisi Humas Bawaslu Sumut Marwan kepada wartawan, Kamis . Ia mengatakan PKD yang akan direkrut berjumlah 6.110 orang, sesuai dengan jumlah kelurahan/desa dari 455 kecamatan yang ada di Sumut.
“Proses perekrutan PKD sedang berjalan, hingga hari ini, pihaknya tengah melakukan proses wawancara terhadap seluruh calon anggota PKD. Sejak 31 Januari hingga 2 Februari kita sedang melakukan tahapan wawancara,” jelas Marwan. Marwan mengungkapkan bahwa dalam jalannya proses perekrutan, terdapat beberapa kecamatan tidak memenuhi dua kali jumlah yang dibutuhkan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tingkat Kerawanan Pemilu 2024 Jabar Urutan 4 NasionalBawaslu mengeluarkan data, Provinsi Jawa Barat berada di urutan keempat kategori tingkat tinggi kerawanan Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Musyawarah Rakyat XVIII Sumut, Menjaring Pendapat Sosok Pemimpin Nasional 2024Untuk menjaring pendapat rakyat dalam menentukan sosok pemimpin Nasional 2024, Koordinator Daerah Musyawarah Rakyat (Korda Musra) XVIII Sumatera Utara (Sumut) mengadakan rapat pemantapan kepanitiaan, yang digelar di Medan, Selasa (31/1). Hal ini bertujuan, memperkuat kinerja kepanitiaan dan mengalok
Baca lebih lajut »
Kemendagri Berkomitmen Jaga Netralitas untuk Pemilu 2024 - Pikiran-Rakyat.comKemendagri Berkomitmen Jaga Netralitas untuk Pemilu 2024: Kemendagri berkomitmen mendukung pembangunan ekosistem pemilu yang berkualitas dengan memperkuat imparsialitas penyelenggara negara.
Baca lebih lajut »
Menantu Gus Dur Jadi Dewan Pengarah Pemenangan Pemilu PSI, Giring: Tanda Menang di 2024'Gus Faris sekarang adalah Dewan Pengarah Pemenangan Pemilu PSI. Satu lagi tanda-tanda alam bahwa PSI akan menang di 2024,' ujar Giring.
Baca lebih lajut »
Isu Penundaan Pemilu 2024, Mahfud MD: Bukan dari PemerintahIsu soal penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak bersumber dari internal Pemerintah.
Baca lebih lajut »
Menko Polhukam Bantah Isu Penundaan Pemilu 2024 dari Pemerintah |Republika OnlineMenurut Mahfud MD, aspirasi memperpanjang masa jabatan presiden tak melanggar hukum.
Baca lebih lajut »