Bawaslu mengeluarkan data, Provinsi Jawa Barat berada di urutan keempat kategori tingkat tinggi kerawanan Pemilu 2024.
Untuk urutan pertama, kerawanan Pemilu 2024 paling tinggi DKI Jakarta disusul di urutan kedua Sulawesi Utara. Di urutan ketiga ada Maluku Utara sementara urutan kelima adalah Kalimantan Timur., Zaki Hilmi mengatakan, ada empat dimensi yang menjadi ukuran tingkatan kerawanan dalam Pemilu. Keempatnya adalah konflik sosial politik, penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.
Lalu, dari sisi kampanye, kerawanan yang cukup tinggi di Jabar adalah penyebaran informasi hoaks, black campaign , penggunaan fasilitas negara, netralitas ASN, TNI dan Polri, juga soal politik uang.Kandang Dibuat Berdekatan Jadi Sebab Bandung Barat Punya Kematian Sapi karena PMK Tertinggi "Secara umum kalau di Jawa Barat, yang rawan tinggi itu ada di Kabupaten Bandung. Semua ada kategorisasi empat dimensi ini dan pemetaan di kabupaten/kota berbeda," tuturnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PON 2024 Digelar di 2 Daerah, Begini Pesan Menteri Amali untuk Provinsi Tuan RumahMenpora Zainudin Amali menyatakan penyelenggaraan PON XXI pada tahun depan di dua daerah bukanlah hal mudah.
Baca lebih lajut »
Mengenal Presidential Threshold 20 Persen dalam Pemilu 2024, Koalisi Anies Baswedan Sudah Cukup?PKS menyebut Anies Baswedan telah memenuhi Presidential Threshold 20 persen setelah diusung 3 partai politik. Lantas apa itu Presidential Threshold?
Baca lebih lajut »
Menantu Gus Dur Jadi Dewan Pengarah Pemenangan Pemilu PSI, Giring: Tanda Menang di 2024'Gus Faris sekarang adalah Dewan Pengarah Pemenangan Pemilu PSI. Satu lagi tanda-tanda alam bahwa PSI akan menang di 2024,' ujar Giring.
Baca lebih lajut »
Isu Penundaan Pemilu 2024, Mahfud MD: Bukan dari PemerintahIsu soal penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak bersumber dari internal Pemerintah.
Baca lebih lajut »
Menko Polhukam Bantah Isu Penundaan Pemilu 2024 dari Pemerintah |Republika OnlineMenurut Mahfud MD, aspirasi memperpanjang masa jabatan presiden tak melanggar hukum.
Baca lebih lajut »
Menkopolhukam soal Isu Penundaan Pemilu 2024: Itu Pikiran-Pikiran di Luar Pemerintah | merdeka.comMenurut Mahfud, aspirasi seseorang untuk menunda penyelenggaraan pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden tidak bisa dihalangi, karena itu merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum.,Mahfud MD,Menko Polhukam Mahfud MD,Pemilu 2024,Jakarta
Baca lebih lajut »