Pemerintah menyebut insentif kendaraan listrik hampir selesai. Saat ini pemerintah sedang berkonsultasi dengan DPR untuk penetapan anggaran tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dalam acara Saratoga Investment Summit 2023 subsidi untuk motor listrik ini akan menjadi dua kelompok.
Pasalnya, konversi ini memang membutuhkan biaya yang besar. Tapi dampak baiknya adalah mengurangi emisi dan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi."Untuk insentif motor konversi ini sangat membantu. Kalau konsumen dapat insentif , ada sisa bayar kurang lebih Rp 8 juta.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Usul DPR saat Bahas Biaya Haji Bersama Pemerintah, CHJ Lunas Tak Perlu Menambah LagiPembahasan biaya haji 2023 di parlemen memasuki fase krusial, yakni penetapan harga untuk setiap komponen layanan. DPR mengusulkan agar calon jemaah haji (CJH) berstatus lunas tunda tidak perlu menambah lagi ongkos haji. Berapa pun kenaikan yang ditetapkan nanti.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Minta Restu DPR Terkait Insentif Kendaraan ListrikSri Mulyani mengatakan, pembahasan mengenai insentif maupun subsidi atas pembelian kendaraan listrik di tingkat pemerintah telah mendekati final.
Baca lebih lajut »
DPR: Tak ada norma UU yang dilanggar pemerintah dalam kebijakan utangKetua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam ...
Baca lebih lajut »
DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undangSaid Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.
Baca lebih lajut »
Tumpukan Utang Negara Dikritik AHY, Ketua Banggar DPR Bela Pemerintah: Info yang Disajikan Tak UtuhKetua Banggar DPR Said Abdullah merespons kritik yang disampaikan Keyua Umum Partai Demokrat AHY soal rasio utang negara.
Baca lebih lajut »
Banggar DPR Pastikan Total Utang Pemerintah Masih Dalam Batas AmanKetua Banggar DPR RI Said Abdullah memastikan, jumlah utang pemerintah yang mencapai Rp 7.733,99 triliun hingga Desember 2022 tidak melanggar UU dan masih aman.
Baca lebih lajut »