Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memastikan, jumlah utang pemerintah yang mencapai Rp 7.733,99 triliun hingga Desember 2022 tidak melanggar UU dan masih aman.
JawaPos.com – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memastikan, jumlah utang pemerintah yang mencapai Rp 7.733,99 triliun hingga Desember 2022 tidak melanggar undang-undang dan masih aman. Said mengutarakan, jumlah tersebut jauh di bawah batas maksimal utang pemerintah sebesar 60 persen dari PDB sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, jika dibandingkan dengan negara lain yang sepadan dengan Indonesia, jumlah utang pemerintah jauh lebih rendah rasionya dari PDB negara-negara tersebut. Menurutnya, rasio utang India mencapai 89,26 persen dari PDB mereka, Malaysia 63,3 persen, Filipina 60,4 persen, Afrika Selatan 69,9 persen, Thailand 59,6 persen, dan Vietnam 39,6 persen.
Sementara itu, mengacu pada laporan pemerintah melalui APBN 2022, jumlah utang pemerintah hingga Desember 2022 mencapai Rp 7.733,99 triliun atau setara 39,57 persen PDB. Meski dari sisi jumlah utang pemerintah lebih besar dibandingkan pada Desember 2021 berjumlah Rp 6.908,87 triliun, namun rasio utang terhadap PDB pada 2022 lebih rendah, dari 40,74 persen menjadi 39,57 persen.
Berdasarkan penilian lembaga Pemeringkat Kredit Fitch Ratings dan Standard & Poor’s memberikan penilaian, utang Indonesia pada posisi BBB outlook stable. Penilaian lebih baik diberikan oleh lembaga Rating & Investment dan Japan Credit Rating Agency di level BBB+ outlook stable, sementara Moody’s memberikan penilaian Baa2 outlook stable.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tumpukan Utang Negara Dikritik AHY, Ketua Banggar DPR Bela Pemerintah: Info yang Disajikan Tak UtuhKetua Banggar DPR Said Abdullah merespons kritik yang disampaikan Keyua Umum Partai Demokrat AHY soal rasio utang negara.
Baca lebih lajut »
DPR: Tak ada norma UU yang dilanggar pemerintah dalam kebijakan utangKetua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam ...
Baca lebih lajut »
DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undangSaid Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.
Baca lebih lajut »
Hotman Paris Pastikan Venna Melinda Takkan Buka Pintu Damai dengan Ferry IrawanVenna Melinda tampaknya sudah menutup kemungkinan jalur damai dengan Ferry Irawan dalam kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Venna Melinda tampaknya...
Baca lebih lajut »
Mitsubishi Pastikan Pemesanan New Xpander Cross Tidak Pakai IndenMitsubishi Xpander Cross saat ini ditawarkan dengan harga mulai Rp 312.950.000 untuk tipe MT dan Rp 338.750.000.
Baca lebih lajut »