YLBHI Kecewa Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan Kembali dalam RKUHP
Ketua YLBHI Muhammad Isnur kecewa pasal penghinaan kepada presiden dan wakil presiden dihidupkan kembali dalam RKUHP."Misalnya, pasal penghinaan presiden, MK bilang kalau Jokowi sebagai individu merasa terhina martabatnya, bisa melapor sebagai warga negara biasa.
"Kami ingat saat BEM UI memberikan julukan king of service, rektorat langsung bekerja. Jadi, ada situasi masyarakat secara empiris berpotensial melakukan tindakan kekerasan dan pelanggaran," ungkap dia. Oleh karena itu, disayangkan pasal-pasal antidemokrasi yang seharusnya secara konstitusi telah berubah kini malah dipertahankan."Menurut saya, ada juga pasal-pasal baru yang akan mengancam ," tandas dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ada Pasal Paham Terlarang di RKUHP, YLBHI: Sangat Karet, Bahaya Sekali!YLBHI menyoroti pasal paham terlarang di draf RUU KUHP. Menurut YLBHI, pasal itu multitafsir dan bisa digunakan untuk membungkam suara kritis bak era Orde Baru.
Baca lebih lajut »
DPR Klaim Kritik Pelapor Khusus PBB Terkait RKUHP Telah DiakomodasiKritik dari Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap sejumlah pasal dalam RKUHP disebut mengacu pada draf RKUHP yang lama. Dalam draf RKUHP terbaru, mayoritas kritik diklaim telah dijawab. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Disahkan Besok, Ini Daftar Pasal RKUHP yang KontroversialDraft final RKUHP masih bermasalah. Sejumlah kalangan menilai ada upaya pengerdilan demokrasi lewat sejumlah pasal di dalam RKUHP tersebut.
Baca lebih lajut »
Ini 10 Pasal Bermasalah yang Disorot Aliansi Nasional Reformasi RKUHPAliansi Nasional Reformasi RKUHP menyoroti sejumlah pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Setidaknya, terdapat 10 pasal yang
Baca lebih lajut »
Jelang Pengesahan RKUHP Besok, Massa Lintas Elemen Unjuk RasaMassa lintas elemen menolak pengesahan RKUHP yang dinilai akan memudahkan kriminalisasi dan mempersempit ruang demokrasi. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Jurnalis di Papua dan Papua Barat Tuntut Penundaan Pengesahan RKUHPJurnalis di Papua dan Papua Barat menyerukan penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebab, terdapat belasan pasal yang berpotensi menghambat kebebasan pers. Nusantara AdadiKompas
Baca lebih lajut »