Iuran tambahan pekerja swasta untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebagaimana diatur UU 4/2016 yang dipertegas melalui PP 21/2024 ditolak Asosiasi
Iuran tambahan pekerja swasta untuk Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana diatur UU 4/2016 yang dipertegas melalui PP 21/2024 ditolak Asosiasi Pengusaha Indonesia ., kami keberatan dengan pembebanan iuran tambahan untuk Tapera . Kalau UU-nya kan mencakup banyak hal, tapi soal iuran tambahan kami keberatan," tegas Ketua Umum Apindo , Shinta W Kamdani dalam diskusi daring bertemaShinta juga menyesalkan prinsip dasar Tapera , yang dilabeli sebagai tabungan malah terkesan diwajibkan.
“ sukarela silakan, karena kalau ini Tapera bentuknya tabungan gitu loh. Tabungan ini kenapa harus diwajibkan?” sesal Shinta. Lebih lanjut, Shinta juga memprotes PP 21/2024 yang diteken Presiden Joko Widodo. PP ini menaikkan besaran simpanan peserta yang dipotong dari gaji hingga 3 persen.“Tapera tadinya kan khusus untuk ASN, TNI, Polri tapi diperluas untuk swasta. Buat apalagi? Kan fasilitas untuk perumahan sudah ada di BPJS Ketenagakerjaan. Tapera bentuknya tabungan, sementara kalau di BPJS itu kan sudah bentuk jaminan sosial,” pungkasnya.
Selain Shinta, turut hadir narasumber lain dalam diskusi tersebut yakni; Anggota Komisi V DPR, Suryadi Jaya Purnama; Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad; Direktur Eksekutif The Prakarsa, Ah Maftuchan; hingga Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia , Timboel Siregar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Apindo Minta Tapera Tak Wajib Buat Pekerja SwastaShinta Kamdani berharap agar penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak wajib bagi pekerja swasta.
Baca lebih lajut »
Apindo: Sikap Buruh dan Pengusaha Sama, Tolak Gaji Pekerja Dipotong untuk Iuran TaperaApindo telah bersurat kepada pemerintah terkait dengan peraturan ini, menyuarakan ketidaksetujuan mereka atas pungutan upah pekerja untuk Tapera.
Baca lebih lajut »
Karyawan Swasta hingga PNS yang Punya Rumah Wajib Ikut Program Tapera, Ini Penjelasan BP TaperaKomisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho memaparkan alasan karyawan swasta hingga ASN wajib ikut Tapera.
Baca lebih lajut »
Jawaban Apindo soal Pengembang Diuntungkan Tapera: Dia Juga Punya Pekerja, Padat KaryaApindo tegaskan pengembang perumahan juga akan terbebani jika iuran Tapera dipotong dari gaji. Lantaran, mereka adalah industri padat karya.
Baca lebih lajut »
Bebani Pelaku Usaha dan Pekerja, Apindo Keberatan dengan Program TaperaApindo meminta pemerintah mempertimbangkan kembali pemberlakuan program Tapera.
Baca lebih lajut »
Apindo Tolak Iuran Tapera: Jadi Beban Baru Pekerja dan PengusahaAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan pemotongan gaji bagi para pekerja swasta maupun ASN/PNS sebesar 3 persen untuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) memberatkan perusahaan. Selain itu, pemangkasan gaji karyawan tersebut juga akan membebani pekerja.
Baca lebih lajut »