Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta pemerintah meningkatkan kinerja pada bidang hukum, terutama dalam memberantas praktik judi daring atau online ...
Senin, 20 Januari 2025 13:22 WIBJakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta pemerintah meningkatkan kinerja pada bidang hukum, terutama dalam memberantas praktik judi daring atau online di tanah air.
Dia pun prihatin akan dampak judi online yang sangat besar, mulai dari fenomena banyaknya rumah tangga yang hancur hingga pembunuhan. "Untuk itu, pemerintah harus semakin serius dalam mengatasi persoalan itu. Semua pihak harus dilibatkan untuk memberantas judol," ucapnya. "Jangan menunggu masalah itu viral, baru kemudian polisi bergerak. Hal itu tidak boleh terjadi lagi. Penegak hukum harus terus berbenah," tuturnya.
"Membela anggota yang bersalah akan mencoreng citra dan memperburuk nama kepolisian. Ini harus menjadi evaluasi. Anggota yang bersalah harus ditindak tegas," katanya.Adapun catatan terakhir, dia meminta para penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi semakin gencar melakukan pencegahan maupun pemberantasan korupsi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dirnarkoba PMJ Kombes Donald Dipecat Buntut Kasus Pemerasan DWP, Anggota Komisi III DPR: Itu Langkah TepatPemecatan terhadap Donald sudah tepat.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR RI Sebut Kenaikan Pajak 12 Persen Inisiasi PDIPBerita Komisi III DPR RI Sebut Kenaikan Pajak 12 Persen Inisiasi PDIP terbaru hari ini 2024-12-23 01:13:11 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Dorong KPK Usut Dugaan Korupsi PPDSAnggota Komisi III DPR RI Abdullah mendukung KPK untuk mendalami dugaan korupsi dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berdasarkan hasil kajian KPK.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Desak Kejagung dan BPK Sita Dana Judi Online Rp 187,2 TriliunKomisi III DPR RI mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera menyita dan melacak aliran dana judi online senilai Rp 187,2 triliun yang diduga dinikmati perbankan, e-wallet, dan operator seluler.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR RI Cenderung Tidak Berdebat Adanya Politisasi dalam Penentuan Status Tersangka HastoKomisi III DPR RI menyatakan tidak perlu berdebat mengenai kemungkinan adanya politisasi dalam penetapan tersangka Hasto Kristiyanto oleh KPK. Mereka menekankan pentingnya proses hukum yang terbuka dan berdasarkan bukti.
Baca lebih lajut »
Vonis Harvey Moeis Terlalu Ringan, Komisi III DPR Ingatkan Pemulihan Kerugian NegaraAnggota Komisi III DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menyatakan vonis 6,5 tahun penjara untuk Harvey Moeis dalam kasus korupsi pengelolaan timah terlalu ringan. Ia menekankan perlunya hukuman maksimal untuk memberikan efek jera dan mencegah tindak pidana korupsi di masa depan.
Baca lebih lajut »