Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendukung KPK untuk mendalami dugaan korupsi dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berdasarkan hasil kajian KPK.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan pers terkait kasus dugaan perundungan mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis ( PPDS ) Anestesi Universitas Diponegoro berinsial ARL (30) hingga mengakibatkan korban bunuh diri di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (15/8/2024). Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) untuk mengusut dugaan korupsi yang terjadi dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis ( PPDS ).
Menurutnya, hasil kajian KPK yang berjudul Identifikasi Risiko Korupsi pada Program Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia itu cukup mengagetkan. Sebab, banyak kebobrokan yang terjadi pada dunia pendidikan tersebut. 'KPK harus menindaklanjuti kajian yang sudah dilakukan. Harus ada pendalaman terhadap sejumlah temuan,' kata pria yang akrab disapa Gus Abduh dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Ia menyebutkan terkait biaya tambahan mulai Rp1 juta hingga Rp25 juta yang harus dikeluarkan selama PPDS merupakan biaya tidak resmi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Selain biaya tambahan, lanjut Gus Abduh, ada juga pungutan dari peserta PPDS yang digunakan untuk berbagai hal. Misalnya, kebutuhan dosen untuk touring motor atau sepeda. Temuan KPK mengungkapkan bahwa peserta PPDS biasanya bekerja sama dengan teman seangkatannya untuk memenuhi kebutuhan dosen atau senior mereka. Hal itu jelas memberatkan peserta PPDS. 'Biaya dan pungutan yang tidak jelas dan memberatkan itu harus diusut KPK,' ujar legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah VI itu. Tidak hanya itu, KPK perlu mendalami terkait peserta PPDS yang diminta menunjukkan saldo rekening saat tahapan wawancara dalam proses seleksi PPDS. Berdasarkan survei KPK, terdapat 58 responden yang mengaku diminta untuk menunjukkan saldo tabunganny
KPK DPR KORUPSI PPDS PENDIDIKAN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bidang Tugas Komisi III DPR, Pantau Penanganan Polisi Tembak Polisi hingga Pemilihan Pimpinan KPKMengapa Komisi III DPR RI bertanggung jawab atas kasus polisi tembak polisi sampai pemilihan pimpinan KPK?
Baca lebih lajut »
PKB 'Sentil' Kadernya di Komisi III DPR Usai Sebut OTT KPK Kampungan: Pak Hasbi Agak KeliruTerlepas adanya OTT KPK atau tidak, kata Ais, pemberantasan korupsi bisa dikatakan berhasil bila angka kasus korupsi menurun secara signifikan
Baca lebih lajut »
Tegur Hasbiallah Ilyas, Petinggi PKB: OTT Bukan Kampungan tapi Instrumen yang Masih DiperlukanAnggota Komisi III DPR Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas jadi sorotan gegara omongannya yang menyudutkan OTT KPK.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Sebut Pengesahan Pimpinan-Dewas KPK Digelar Pekan DepanKomisi III DPR RI telah mengumumkan 5 calon pimpinan KPK periode 2024-2029 terpilih,
Baca lebih lajut »
Pimpinan Komisi III DPR Sahroni Datangi Kejagung, Cek Kelengkapan Alat Intelijen untuk Support PenyidikanBerita Pimpinan Komisi III DPR Sahroni Datangi Kejagung, Cek Kelengkapan Alat Intelijen untuk Support Penyidikan terbaru hari ini 2024-11-26 18:34:32 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi III DPR Minta Pemerintah Gencar Bangun Panti Rehabilitasi untuk Perang Lawan NarkobaPemerintah diminta gencar bangun panti rehabilitasi untuk perang lawan narkoba.
Baca lebih lajut »