Menurut Achmad Baidowi, pengusutan kasus ekspor minyak goreng harus mengungkap aktor intelek yang terlibat.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indasari Wisnu Wardhana mengenakan baju tahanan usai ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus ekspor minyak goreng di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa .
"Fraksi PPP berharap persoalan ini diusut tuntas karena telah menyebabkan kegaduhan di sektor pangan yaitu kelangkaan minyak goreng,” kata Sekretaris Fraksi PPP DPR itu di Jakarta, Rabu. "Hingga hari ini harga minyak goreng masih tinggi di masyarakat. Hal ini sebuah ironi terjadi di salah satu negara penghasil sawit terbesar d dunia," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota DPR Dapil Kalbar Boyman Harun Perkuat Pemahaman Empat PilarDengan masyarakat memahami nilai Empat Pilar maka dalam kehidupan sehari-hari bisa diimplementasikan secara baik dan benar dalam kehidupan berbangsa, bernegara.
Baca lebih lajut »
Soal Jaringan NII di Sumbar, Anggota DPR: Secara Kultur, Orang Minang Tidak Memiliki Kecenderungan Jadi TerorisBupati Dharmasraya, Bupati Tanah Datar, serta Gubernur Sumbar harus mengklarifikasi dan mengambil sikap atas pernyataan Polri.
Baca lebih lajut »
Komisi V DPR RI Siap Bantu Fasilitasi Usulan Strategis Kalsel |Republika OnlineAnggota DPR Komisi V menyatakan siap fasilitasi usulan infrastruktur strategis Kalsel
Baca lebih lajut »
Ketua DPR: Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Harus Bebas Kepentingan PolitikPemahaman akan kebutuhan masyarakat daerah tak cukup menjadi pertimbangan dalam mengangkat penjabat kepala daerah. Bebas dari intervensi politik juga mesti menjadi pertimbangan. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo
Baca lebih lajut »
Ahli Hukum Tata Negara Nilai Revisi UU PPP Mengesankan DPR Ugal-ugalanHerlambang menilai revisi UU PPP mengesankan DPR ugal-ugalan. Sebab, yang diperintahkan MK adalah memperbaiki UU Cipta Kerja, bukan malah merevisi UU P3.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR Minta Pemilihan Penjabat Kepala Daerah Transparan | merdeka.comKetua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah selektif memilih penjabat kepala daerah yang akan mengisi kekosongan jabatan gubernur, bupati dan wali kota. Seleksi itu harus transparan dan bebas kepentingan politik.
Baca lebih lajut »