“Jujur dalam konteks kedaulatan rakyat, urgensi pilkada selama pandemi Covid-19 tidak terlalu penting dibandingkan kesehatan, apalagi nyawa,” ujarnya
Pria kelahiran Surabaya itu menyarankan anggaran pilkada dialihkan terlebih dahulu untuk kegiatan yang mendesak. Dia mencontohkan anggaran itu bisa untuk membuat masker sehingga tidak perlu impor lagi. Selain itu, bisa untuk meningkatkan kapasitas tes polymerase chain reaction .
“Dalam konteks kesehatan, kita masih kekurangan APD. Masker N95 ada yang dipake sebulan dan 10 hari. Kalau kita bicara dalam konteks kesehatan belum maksimal. Tenaga kesehatan yang meninggal berapa? Itu nyawa. Satu dokter dan perawat yang meninggal itu kerugian ,” tuturnya. Dia mengungkapkan jumlah tes PCR per hari sampai hari ini masih fluktuatif. Kadang sehari bisa mencapai 7.000, di hari lain bisa 4.000. Untuk jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 260 juta jiwa, minimal tes PCR itu 10.000 per hari. Bahkan seharusnya 20.000-30.000 per hari.
Jika tetap keukeuh melaksanakan pilkada pada Desember nanti, Corona mengusulkan dilaksanakan secara daring. Tinggal memperkuat teknologi informasi dan menyiapkan aturan, serta pelaksanaan di daerah yang tidak ada jaringan internet. “Daerah itu harus diperhatikan protokol kesehatannya supaya tidak muncul klaster baru,” ucapnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Update Covid-19: Pasien Positif Covid-19 27.549, Sembuh 7.935Adapun jumlah kasus positif secara keseluruhan bertambah 609 orang. Penambahan kasus ini berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).
Baca lebih lajut »
IDAI: Anggaran Covid-19 untuk Sektor Kesehatan Kok Jauh di Bawah Dunia Usaha?Realokasi anggaran penanganan Covid-19 dinilai tidak proporsional. Pasalnya, anggaran yang disalurkan untuk industri dan dunia usaha, angkanya jauh lebih besar IkatanDokterAnakIndonesia
Baca lebih lajut »
KNPI Pertanyakan Anggaran Covid-19 Rp405 Triliun Tidak Ada untuk PendidikanKomite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mempertanyakan penggunaan anggaran pemerintah dalam penanggulangan wabah Covid-19...
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi II: Pilkada Harus Tetap Berjalan Meskipun di Tengah-tengah Covid-19Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengakui keputusan menetapkan Pilkada mundur dari 23 September menjadi 9 Desember 2020 adalah keputusan sulit.
Baca lebih lajut »
DPD Peringatkan Potensi Klaster Baru Covid-19 Akibat PilkadaSultan mengatakan, proses yang multitahap dan melibatkan banyak orang bukan tidak mungkin justru menghasilkan klaster baru penyebaran.
Baca lebih lajut »
DPRD Surabaya Pertanyakan Penggunaan Anggaran Covid-19 |Republika OnlineAnggota DPRD nilai penggunaan Rp196 miliar untuk Covid-19 di Surabaya belum terlihat
Baca lebih lajut »