Bamsoet menegaskan, tak ada opsi pemilihan presiden lewat MPR.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- MPR RI menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Dalam kesempatan itu, MPR menjelaskan pada Jokowi ihwal wacana amandemen UUD 1945.
Pria yang kerap disapa Bamsoet itu mengatakan, tidak ada upaya untuk menjadikan kembali presiden sebagai mandataris MPR. Politikus Golkar ini juga mengatakan tidak ada upaya untuk pemilihan presiden kembali oleh MPR. Bamsoet juga menegaskan, tidak ada pembahasan perpanjangan masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden tetap lima tahun dan maksimum dua periode.
"Jadi saya rasa itu yang kami sampaikan kepada Presiden dan apapun ujungnya nanti kamu pasti akan berkonsultasi kepada Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan karena beliau juga salah satu stakeholder bangsa ini yang harus didengar suaranya terkait amandemen," jelas Bamsoet.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua MPR: Amandemen UUD 1945 Tak Dilakukan Jika Publik MenolakKetua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo berjanji akan memperhatikan keinginan masyarakat terkait amandemen UUD 1945
Baca lebih lajut »
Soal Amandemen UUD 1945, MPR Bakal Buka Ruang Dengar Opini Publik'Kan kita enggak bisa mendahului atas apa yang nanti berkembang di ruang publik. Kan MPR harus mendengarkan semuanya,' pungkasnya.
Baca lebih lajut »
Prabowo-Paloh Setuju Amandemen UUD '45 Menyeluruh, Ini Kata Ketua MPR'Saya pastikan tidak akan jadi bola liar, kami sudah sepakat 10 pimpinan yang terdiri dari 10 parpol di negeri ini sepakat bahwa kita akan sangat hati-hati,' kata Bamsoet. AmandemenUUD1945 MPR
Baca lebih lajut »
Zulhas: Amendemen UUD Tak Ubah Presiden Jadi Mandataris MPRUsai bertemu Jokowi, eks Ketua MPR Zulkifli Hasan memastikan amendemen UUD 1945 tak akan mengubah mekanisme pilpres atau kembali menjadi mandataris MPR.
Baca lebih lajut »
Peneliti SMRC: Bahaya jika MPR Tak Libatkan Masyarakat Bahas Amendemen UUD 1945SMRC menilai, perdebatan soal amendemen UUD 1945 seharusnya tidak hanya dibahas antarelite partai politik, tetapi juga dengan masyarakat.
Baca lebih lajut »