Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengharapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau Ketenagakerjaan tidak direvisi jika nantinya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law disahkan. RUUCiptaKerja OmnibusLaw
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengharapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau Ketenagakerjaan tidak direvisi jika nantinya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law disahkan dan mengatur klaster ketenagakerjaan.'UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang existing sebagai protection floor atau perlindungan minimal bagi kaum buruh di industri manufaktur janganlah diubah.
tetap menyampaikan agar UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 agar tidak dihapuskan. Said Iqbal menyarankan agar hal-hal yang terkait dengan tenaga kerja yang belum diatur dalam UU 13/2003 lebih baik dimasukkan ke Omnibus Law yang masih dibahas oleh DPR RI.
menggelar aksinya menolak RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI. Ketua Departemen Komunikasi dan Media , Kahar S Cahyono dalam keterangan tertulis kegiatan digelar mulai pukul 10.30 WIB. 'Agenda menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan stop PHK,' katanya. Massa membubarkan diri pada pukul 12.43 WIB.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KSPI Gelar Aksi Tolak RUU Cipta Kerja Besok |Republika OnlineSaid Iqbal mengatakan ada puluhan ribu buruh pada aksi menolak RUU Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
Besok, KSPI Gelar Aksi Tolak Omnibus Law RUU Cipta di Depan DPR\n'Bersamaan dengan aksi di Jakarta, aksi juga serentak dilakukan di berbagai daerah dengan mengusung isu yang sama,' ujar Said.
Baca lebih lajut »
Sarbumusi: Kesepakatan Tim Perumus RUU Cipta Kerja Tak Ada yang BaruSarbumusi ingin tetap ada pengupahan tunggal yakni UMP dan memperbaiki rumusannya agar tidak ada disparitas merugikan pekerja,...
Baca lebih lajut »
RUU Cipta Kerja, Pemerintah Harus Jamin Perlindungan Hak BuruhPertemuan tim perumus RUU Cipta Kerja terdiri dari DPR dan perwakilan serikat pekerja menghasilkan empat poin kesepakatan...
Baca lebih lajut »
Eks Pimpinan KPK Antusias Menanti RUU Cipta Kerja Disahkan, Ini AlasannyaMantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Haryono Umar mendukung semangat pemangkasan birokrasi dalam RUU Cipta Kerja RUUCiptaKerja
Baca lebih lajut »
HNW Minta DPR Memperhatikan Koreksi dan Keberatan Seluruh Elemen Terhadap RUU Cipta KerjaWakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta DPR memperhatikan koreksi dan keberatan sejumlah elemen bangsa lainnya terkait RUU Cipta Kerja. MPRRI
Baca lebih lajut »