DPRD Kota Pasuruan merombak formasi alat kelengkapan dewan (AKD). Perombakan dilakukan besar-besaran.
”Jatah” Fraksi Golkar berkurang. Dua fraksi lain juga terpaksa ”gigit jari” karena kali ini tidak kebagian posisi.
Setelah perombakan, Fraksi Golkar ”hanya” berhasil menempatkan tiga anggotanya saja sebagai pimpinan AKD. Masing-masing Yanuar Priambada sebagai sekretaris komisi II, Sutirta sebagai ketua komisi III, dan M. Toyib sebagai ketua badan kehormatan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPRD Kota Depok Interpelasi Soal KDS, Wali Kota: Saya Belum TahuInterpelasi yang dilayangkan anggota DPRD Kota Depok hingga kini belum diketahui Pemerintah Kota Depok. Hal itu dilontarkan Wali Kota Depok, Mohammad Idris usai mengikuti kegiatan di MUI Kota Depok.
Baca lebih lajut »
Ada Teror Bom di Gedung DPRD Kota Bogor, Puluhan Tim Jihandak Langsung BergerakPuluhan personel Tim Jihandak bersenjata lengkap lakukan pelatihan penjinakan bom di Gedung DPRD Kota Bogor. timpenjinakbom
Baca lebih lajut »
DPRD NTB : Nasib Honorer Harus DiperhatikanSekretaris Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD NTB HM Rais Ishak, mengatakan aturan larangan mengangkat honorer termuat dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) 48 tahun 2005.
Baca lebih lajut »
Terbukti Korupsi, 10 Anggota DPRD Muara Enim Divonis 4 Tahun PenjaraSepuluh anggota DPRD Muara Enim divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan penjara. Mereka terbukti terlibat dalam korupsi bersama dan berkelanjutan di Kabupaten Muara Enim pada 2019. Nusantara AdadiKompas
Baca lebih lajut »
DPRD Bengkulu Anggarkan Rp 699 Juta untuk Baju Dinas BaruDPRD Bengkulu menganggarkan dana Rp 699 juta untuk pengadaan baju dinas baru tahun ini. Dana ratusan juta itu untuk baju dinas baru 45 anggota dewan.
Baca lebih lajut »
Dugaan Pelanggaran IMB Rugikan Warga Pesanggrahan, DPRD DKI Siap SidakAugust menyesalkan terkait terbitnya IMB di lokasi tersebut. Padahal, dia meyakini hal itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap Perda tentang adanya pembangunan di lokasi terkait.
Baca lebih lajut »