Interpelasi yang dilayangkan anggota DPRD Kota Depok hingga kini belum diketahui Pemerintah Kota Depok. Hal itu dilontarkan Wali Kota Depok, Mohammad Idris usai mengikuti kegiatan di MUI Kota Depok.
Idris mengatakan, polemik pengajuan hak interpelasi yang dilakukan anggota DPRD Kota Depok, belum diketahuinya. Bahkan dirinya mengakui bahwa adanya permintaan interpelasi di ketahuinya melalui pemberitaan media.
“Pendaftaran semuanya yang namanya KDS ya kan apa sih permasalahannya, kita jelaskan nanti semuanya,” ucap Idris. "Kami meminta keterangan kebijakan strategis kepada Pemerintah salah satunya program KDS,” ujar Igun pada sidang Paripurna DPRD Kota Depok, Selasa . Nantinya, berkas yang diberikan kepada Ketua DPRD Kota Depok akan ditindaklanjuti terkait permintaan anggota DPRD Kota Depok. Penyerahan pengajuan hak interpelasi telah disetujui 33 anggota dari 55 anggota DPRD Kota Depok.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota DPRD Sebut Warga Tapos Depok Keluhkan Jumlah Sekolah Negeri Sangat MinimAnggota DPRD Sebut Warga Tapos Depok Keluhkan Jumlah Sekolah Negeri Sangat Minim TempoMetro
Baca lebih lajut »
Kota Depok Pertahankan Opini WTP 11 Kali Berturut-turutIdris mengatakan opini WTP untuk Pemerintah Kota Depok itu bentuk apresiasi dan penghargaan serta bukti transparansi dan akuntabilitas atas LKPD.
Baca lebih lajut »
Jasa Ekpedisi Jadi Modus Terbanyak Peredaran Narkoba di Kota DepokKata Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Depok, selama pandemi peredaran narkoba di Kota Depok didominasi dengan sistem pengiriman melalui jasa ekspedisi. bnnkotadepok
Baca lebih lajut »
Polisi Ungkap Fakta Baru Jenazah Pria Tergantung di Pohon Nangka Depok, TernyataPolisi sebut hingga kini belum mengetahui identitas jasad pria yang tewas di pohon nangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya kekerasan.
Baca lebih lajut »
KPK Temukan Bukti Suap Wali Kota Ambon yang Sengaja DibakarSalah satu dokumen sengaja dimusnahkan oleh pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Ambon saat penyidik mencari barang bukti.
Baca lebih lajut »