Sekretaris Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD NTB HM Rais Ishak, mengatakan aturan larangan mengangkat honorer termuat dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) 48 tahun 2005.
Di sana secara jelas melarang pengangkatan tenaga honorer. Larangan ini belakangan memicu keresahan di antara para honorer akan masa depan pekerjaannya.
“Memang di satu sisi aturan ini berbeda semangat dengan upaya mengurangi pengangguran,” kata Sekretaris Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan HM Rais Ishak, kemarin . Tetapi di sisi lain, aturan ini lahir dengan mempertimbangkan kondisi bangsa. Terutama fiskal yang mulai sempoyongan oleh banyaknya beban keuangan.
“Aturan ini telah melalui pertimbangan dan kajian yang matang. Langkah menghapus honorer, karena melihat kondisi bangsa,” ujarnya. Menurutnya, jika honorer terus direkrut, maka dikhawatirkan akan membuat keuangan pemerintah semakin tidak stabil.Pengeluaran negara harus berupaya dihemat sebaik mungkin. Tetapi langkah harus strategis dan tidak berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tangani Stunting, DPRD Klaten Gencar Sosialisasikan Perda IMDKLATEN - Penanganan stunting menjadi fokus perhatian DPRD Klaten untuk segera ditangani. Salah satunya menggencarkan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan Air Susu Ibu Eksklusif.
Baca lebih lajut »
Anggota DPRD Sebut Warga Tapos Depok Keluhkan Jumlah Sekolah Negeri Sangat MinimAnggota DPRD Sebut Warga Tapos Depok Keluhkan Jumlah Sekolah Negeri Sangat Minim TempoMetro
Baca lebih lajut »
Ditanya Kasus IGD RSUD KLU, Aspidsus Kejati NTB: Takut SayaSaat ditanya mengenai agenda pemeriksaan Wakil Bupati KLU DKF (inisial, Red) yang menjadi salah satu tersangka dalam kasus ini, Eli tidak memberikan pernyataan apa pun. Dia beralasan tidak memiliki kewenangan.
Baca lebih lajut »
Ricuh antara Warga dan DPRD untuk Petisi Penolakan Bupati Digantikan SekdaSuasana memanas, saat warga mendesak anggota DPRD untuk menandatangi surat penolakan SK Mendagri tentang penunjukan Sekda Buton Selatan sebagai...
Baca lebih lajut »
DPRD Sumbar Anggarkan Dana Rp 1,1 Miliar untuk Baju Dinas BaruDPRD Sumatera Barat (Sumbar) akan mendapatkan baju dinas baru tahun ini. Anggaran pembelian baju dinas beserta atributnya itu mencapRp 1,1 miliar.
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Usul Proyek ITF Disetop hingga Masa Jabatan Anies Selesai | Jakarta Bisnis.comProyek ITF Sunter yang penugasannya oleh BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo sejak tahun 2018 belum terealisasi.
Baca lebih lajut »