Pejabat perdagangan Amerika Serikat (AS) atas permintaan Mastercard dan Visa melobi Indonesia agar memudahkan dua kartu kredit itu.
Hal ini juga menjadi klarifikasi BI terhadap pemberitaan Reuters, bahwa pejabat perdagangan Amerika Serikat atas permintaan
dan Visa melobi Indonesia agar memudahkan dua kartu kredit asing tersebut bisa leluasa beroperasi di tanah air.yang memproses transaksi di Indonesia tetap 80 persen saham lokal dan 20 persen asing demi melindungi pemain domestik,” kata Direktur Departemen KebijakanMenurut dia, BI bukan anti asing, tetapi menginginkan semua transaksi harus diproses di domestik dan kebijakan ini bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara lain.
BI pun tak memungkiri bahwa biaya investasi teknologi mahal dan perusahaan domestik terbebani soal itu sehingga bisa mengganjal perkembangan bisnis. “Kami belum sampai keputusan apakah akan merelaksasi aturan atau tidak. Sekarang dalam pikiran kami yang terpenting pemain domestik punya andil dalam pengendalian perusahaan tapi itu masih jauh,” ungkapnya.yang terkontrol. Masih banyak kebijakan besar yang mesti dilakukan, khususnya untuk mendukung lima visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025.
Salah satunya terkait pengembangan retail payment. Desain pengembangan sistem pembayaran retail ke depan secara keseluruhan mengarah pada penyelenggaraan secara real time,, tersedia 24/7 dengan tingkat keamanan dan efisiensi yang lebih tinggi melalui fast payment, optimalisasi Gerbang Pembayaran Nasional dan pengembangan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Minta Fraksi Lobi-lobi soal Pimpinan AKD, Puan: Prinsipnya Tak Ada Ribut'Prinsipnya semuanya ini ya nggak ada ribut-ribut, semuanya akan dikonsultasikan atau disinergikan kembali,' kata Puan Maharani. PuanMaharani DPR
Baca lebih lajut »
BI: Tidak Ada Kelonggaran Aturan GPN bagi Mastercard dan VisaPerusahaan pembayaran harus melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik dengan menggunakan infrastruktur di Indonesia.
Baca lebih lajut »
Koalisi Sipil: Kepercayaan Masyarakat Ada di Perppu KPKKelompok Sipil menganggap 'kegentingan memaksa' dalam syarat objektif yang diatur MK sudah terpenuhi. Sehingga Presiden Jokowi bisa menerbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Staf Presiden Bantah Ada Buzzer IstanaBuzzer Istana adalah istilah yang diciptakan oleh warganet.
Baca lebih lajut »
Tidak Ada Kebakaran di Gunung Gede-Pangrango Selama KemarauMusim kemarau akan terjadi di wilayah Jabar hingga November 2019.
Baca lebih lajut »