Neta S Pane menjabarkan ketiga kelompok yang menurutnya berupaya untuk menggagalkan pelantikan Jokowi. PelantikanJokowi
jpnn.com- Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai Polri dan jajaran intelijen perlu mewaspadai manuver politik tiga kelompok yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi sebagai presiden periode kedua, 20 Oktober mendatang.
"Meskipun IPW berkeyakinan manuver ketiga kelompok itu tidak akan menuai hasil, tetapi jajaran kepolisian tetap perlu mencermatinya," ucap Neta.Kewaspadaan penting agar aksi-aksi yang dikamuflase ketiga kelompok tersebut tidak menimbulkan kekacauan dan kerusakan di ibu kota Jakarta. "Selain itu, intelejen kepolisian perlu memantau kantong-kantong radikalisme di seputar Jabodetabek serta memburu penyandang dana aksi demo yang berniat menggagalkan upaya pelantikan Jokowi sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Luhut Heran Ada Demo di Indonesia saat Jokowi Dihormati TrumpMenko Maritim Luhut Pandjaitan mengatakan sejumlah pejabat negara luar menghormati Presiden Jokowi atas kepemimpinannya dalam mengelola pemerintahan Indonesia.
Baca lebih lajut »
Aliansi Relawan Jokowi Siap Kawal Pelantikan JokowiARJ dan seluruh elemen masyarakat lainnya berkomitmen untuk menjaga situasi dan kondisi keamanan jelang acara pelantikan.
Baca lebih lajut »
Jalan-jalan seharian di Seoul tanpa menguras isi kantong ada di siniBiaya terkadang menjadi kendala saat bepergian di sela tugas atau memang sedang berlibur ke sebuah negara, terutama jika nilai mata uangnya lebih tinggi dari ...
Baca lebih lajut »
Di balik tren matcha, ada tradisi budidaya teh Jepang yang mulai langkaMatcha sedang populer di seluruh penjuru dunia, namun hanya sekelompok orang yang berkesempatan merasakan kualitas terbaik dari teh ini di Uji, dekat Kyoto di Jepang.
Baca lebih lajut »
Koalisi Sipil: Kepercayaan Masyarakat Ada di Perppu KPKKelompok Sipil menganggap 'kegentingan memaksa' dalam syarat objektif yang diatur MK sudah terpenuhi. Sehingga Presiden Jokowi bisa menerbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Perppu KPK dan Dilema JokowiJokowi disarankan gunakan akal sehat agar manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya.
Baca lebih lajut »