Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melakukan pengukuran kualitas air laut di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, untuk mengetahui dampak dari pemagaran perairan yang telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KLH/BPLH menyebut pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di 6 kecamatan tersebut tidak memiliki dokumen lingkungan. Selain pengukuran, KLH/BPLH juga akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait.
Arsp foto - Pagar laut terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis . ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/rw/pri.Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melakukan pengukuran kualitas air laut untuk mengetahui dampak dari pemagaran perairan Kabupaten Tangerang, Banten, untuk mengetahui dampaknya terhadap lingkungan.
Dia menyebut bahwa hasil verifikasi administrasi dari KLH/BPLH menemukan bahwa kegiatan pemasangan pagar laut tersebut tidak memiliki dokumen lingkungan yang diperlukan. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan penyegelan di lokasi pemagaran laut sepanjang 30,16 km yang berada di pesisir Kabupaten Tangerang. Pihaknya masih mendalami penanggung jawab yang memasang pagar tersebut.
Pemagaran Laut Kualitas Air Laut KLH KKP Ombudsman
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
TPA Sampah Swasta di Tangerang Selatan Disegel Kementerian Lingkungan, Pemkot: Ada BanyakSebagian sampah Kota Tangerang Selatan dibawa ke tepian Cisadane. Pemkot tahu itu ilegal tapi TPA miliknya tak sanggup menampung.
Baca lebih lajut »
10 K/L dengan Anggaran Belanja Terbesar Tahun 2025Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh kementerian atau lembaga (K/L). Dalam acara penyerahan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi, penghematan, dan pengurangan pemborosan dalam belanja negara. Berdasarkan Lampiran III Perpres 201/2024, 10 K/L dengan anggaran belanja tertinggi pada tahun 2025 adalah Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Badan Gizi Nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Keuangan.
Baca lebih lajut »
Kementerian Lingkungan Hidup Targetkan Penutupan 306 TPA di IndonesiaKementerian Lingkungan Hidup (LH) berencana menutup 306 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di Indonesia yang masih menerapkan sistem pembuangan terbuka. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan perlunya penanganan sampah di hulu dan menyatakan bahwa sistem pembuangan terbuka dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008. Saat ini, pihak Kementerian LH sedang berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk mencari opsi pengelolaan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.
Baca lebih lajut »
KLH Akan Evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga Pusat Terkait Penanganan LingkunganKementerian Lingkungan Hidup (KLH) berencana mengevaluasi kinerja penanganan lingkungan sejumlah kementerian/lembaga di tingkat pusat. Rencana ini merespons rencana Kementerian Kehutanan yang menyiapkan 20 juta hektare lahan hutan cadangan untuk ketahanan pangan, energi, dan air. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa evaluasi ini penting untuk memastikan kinerja lingkungan di tingkat pusat berjalan optimal.
Baca lebih lajut »
Kementerian Lingkungan Hidup Dapati 53 Ton Pencemaran di Sungai CiliwungMenteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, kegiatan penanaman pohon merupakan upaya merestorasi sungai Ciliwung.
Baca lebih lajut »
Kementerian Lingkungan Hidup Dukung Festival Ciliwung untuk Kelestarian SungaiMenteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, Pemerintah telah menyusun Rencana Perlindungan Pengelolaan Mutu Air untuk mengurangi pencemaran sungai-sungai besar, termasuk Ciliwung
Baca lebih lajut »