Anggota Komisi VI DPR RI mengungkap utang PT Pos Indonesia yang melonjak menjadi Rp 3,2 triliun.
Senin, 10 Feb 2025 19:01 WIBAnggota Komisi VI DPR RI menemukan total utang yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia . Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyebut PT Pos Indonesia menarik pinjaman jangka pendek dari perbankan sebesar Rp 3, 2 t riliun pada 2024.
"Jadi, kalau saya lihat bapak menarik pinjaman jangka pendek dari bank loan short term Rp 707 miliar sekarang menjadi Rp 3,2 triliun di Juni. Ini yang menyebabkan debt equity ratio PT Pos memburuk dari 60% hampir menjadi 80%, dari 2022 ke 2024. Buat apa dana ini ditarik sementara menyimpan cash hampir Rp 2,9 T, cash kas setara kas. Kan ga efektif ini. duit banyak itu buat apaan?" kata Darmadi saat Rapat Dengar Pendapat dengan PT Pos Indonesia, Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin .
"Memang betul pinjaman jangka pendek itu meningkat cukup drastis. Ada dua hal, pertama meningkatnya karena piutang kita atau PYMHD, pembayaran yang belum diterima dari projek-projek pemerintah itu kemarin itu hampir Rp 1,8 triliun. Sampai akhir ini pun januari februari masih ada sekitar Rp 800 miliar dari projek pemerintah dari tahun lalu yang belum dibayar.
Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengakui utang yang saat ini macet karena sebagian besar karena pembayaran yang belum diterima dari proyek pemerintah. Dia juga mengakui laba bersih yang berkurang karena adanya kewajiban untuk membayar bunga utang.
Dpr Ri Pinjaman Jangka Pendek Rasio Utang Keuangan Bumn Manajemen Risiko Pos Indonesia Direktur Keuangan Utang Rp 3 2 T Piutang Pt Pos Indonesia Gedung Dpr Ri Rapat Dengar Pendapat Dpr Karenapembayaran Komisi Persero To Bank Loan Short Term Rp 707 Jakarta Pusat Menteri Sosial Utama Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman Tagih Kewajiban Pembayaran Darmadi Durianto Bank Loan Penjelasan Taspen Daftar Piutang Pt Pos Indonesia Rdp Kemensos Faizal Rochmad Djoemadi Der Menteri Bumn Pemerintah Andre Rosiade Bank Komisi Vi Dpr Ri Asabri
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pekerja Mitra Pos Indonesia Ngadu ke DPR, Kerja 200 Jam/Bulan-Gaji di Bawah UMPPekerja mitra PT Pos Indonesia mengeluhkan status kerja dan upah rendah kepada DPR. Mereka berharap bisa diangkat menjadi karyawan kontrak untuk kesejahteraan.
Baca lebih lajut »
Keluhan Pekerja Mitra PT Pos Indonesia di DPR RIPresiden Federasi Serikat Pekerja Aspek Indonesia, Abdul Gofur, mengungkap keluhan para pekerja mitra PT Pos Indonesia terkait kontrak kerja, upah, dan jaminan sosial.
Baca lebih lajut »
Pos Indonesia Curhat ke DPR, Dana Bansos Rp 230 M Belum Dibayar PemerintahPT Pos Indonesia mengungkapkan Rp 230 miliar dana bansos belum dibayarkan pemerintah. Direktur Utama minta dukungan agar Pos jadi penyalur resmi.
Baca lebih lajut »
Erspo Luncurkan Jersi Timnas Indonesia 'Indonesia Pusaka: Semarak Kebanggaan Indonesia'Erspo, mitra Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk jersi dan apparel timnas, resmi mengumumkan peluncuran jersi kandang terbaru timnas Indonesia yang mengusung tema 'Indonesia Pusaka: Semarak Kebanggaan Indonesia'. Jersi ini terinspirasi dari semangat dan kekuatan bangsa Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Baca lebih lajut »
Kebijakan Efisiensi Pemerintah Dinilai Salah ImplementasiAnggaran negara sebaiknya difokuskan pada pos-pos yang memang potensial dan krusial
Baca lebih lajut »
DPR Temukan Kejanggalan dalam Kasus Salah Tangkap Anak di TasikmalayaKomisi III DPR RI menggelar RDP yang mengungkap kejanggalan dalam kasus dugaan salah tangkap terhadap empat anak dalam perkara penganiayaan di Tasikmalaya. Anggota DPR menyoroti aspek penegakan hukum yang dinilai tidak berpihak pada keadilan bagi anak, serta adanya rekaman CCTV yang tidak dapat diakses dan proses penahanan yang tidak sesuai prosedur.
Baca lebih lajut »