DPR telah menyetujui perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2026 dan Prolegnas 2025-2029 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen pada Rabu (20/5/2026). Mengutip Detik.com, terdapat 68 RUU yang bakal dikebut dan jadi fokus utama pembahasan pemerintah dan DPR tahun 2026.
Foto: RDP Panja Ruang Digital dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Rabu . - DPR telah menyetujui perubahan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2026 dan Prolegnas 2025-2029 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen pada Rabu .
Mengutip Detik.com, terdapat 68 RUU yang bakal dikebut dan jadi fokus utama pembahasan pemerintah dan DPR tahun 2026. Sementara Prolegnas jangka menengah periode 2025-2029 berjumlah 198 RUU. Dari 68 RUU itu, beberapa di antaranya adalah aturan terkait bidang teknologi, digital, dan keamanan siber. Salah satunya adalah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahjn 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi .
Revisinya diperkirakan akan memperkuat soal pengelolaan data masyarakat. Selain itu juga akan menyesuaikan tantangan baru mengenai ekonomi digital dan AI. Aturan lainnya yang masuk Prolegnas adalah RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. Aturan ini akan memperkuat sistem pertahanan digital nasional saat ancaman serangan siber terus mengalami peningkatan.
Berikutnya adalah RUU tentang Penyiaran, yang kemungkinan akan mengatur soal ekosistem media digital, platform streaming dan konten yang berada di internet. RUU mengenai transportasi online juga masuk dalam Prolegnas. Aturan ini bakal menjadi landasan hukum untuk mereka yang bekerja pada layanan berbasis aplikasi seperti ojek online serta kurir digital. Selain itu ada pula RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG yang terkait pekerja lepas di Indonesia.
Terakhir adalah aturan Satu Data Indonesia, yang dapat memperkuat integrasi data antar instansi pemerintahan.1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 4. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 5.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia7. RUU tentang Jabatan Hakim10. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan12. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan14.
RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat16. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji18. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan20. RUU tentang Keuangan Negara22.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 23. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban27. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia29. RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional31.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik33. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh35. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia37. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi39.
RUU tentang Pekerja Lepas / RUU tentang Pekerja Platform Indonesia/RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG41. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka43. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman45. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta47.
RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah49. RUU tentang Komoditas Khas51. RUU tentang Bank Makanan53. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri55.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran57. RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati 60. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal62. RUU tentang Badan Usaha64.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia67. RUU tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi
DPR Program Legislasi Nasional Prolegnas Makin Lolos Naskah RUU 68 RUU Fokus Tahun 2026 Rental Data Pribadi
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Rapat Paripurna DPR setujui evaluasi perubahan kedua Prolegnas 2026Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2025-2026 menyetujui evaluasi Perubahan Kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas ...
Read more »
Paripurna DPR Setujui Perubahan Kedua Prolegnas Prioritas 2026Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait evaluasi perubahan kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Read more »
Move On dari Piala Thomas 2026, Fajar/Fikri Alihkan Fokus ke Singapura dan Indonesia Open 2026Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, menegaskan tekad mereka untuk segera bangkit dan tidak ingin terlarut dalam kesedihan Piala Thomas 2026
Read more »
DPR Setujui Revisi Prolegnas 2026, Ada 68 RUU PrioritasRapat paripurna DPR RI ke-19 menyetujui evaluasi Perubahan Kedua Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 yang dilakukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI
Read more »